Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Densus 88 Jemput Anggota DPRD Pasuruan yang Dideportasi Otoritas Turki

Upaya anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nadir Umar memasuki perbatasan Suriah berbuah petaka.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Densus 88 Jemput Anggota DPRD Pasuruan yang Dideportasi Otoritas Turki
SURYA/HO
Paspor milik anggota DPRD Pasuruan, Jawa Timur Muhammad Nadir Umar yang diamankan Densus 88 di Terminal T2 Bandara Internasional Juanda, Sabtu (8/4/2017). Sebelumnya Muhammad Nadir Umar dideportasi dari Turki dan dicurigai terlibat dengan kelompok ISIS. SURYA/HO 

Keduanya kembali ke Istanbul keesokan harinya. Pada 4 April 2017, keduanya berangkat dari Istanbul menuju Lebanon.
Namun, setelah sampai di Lebanon, mereka terkendala masalah visa hingga akhirnya dikembalikan ke Istanbul. Namun, otoritas imigrasi Turki mengamankan keduanya begitu tiba di Istanbul.

"Setelah sampai di Istanbul, kemudian diketahui bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan dan kemudian diamankan oleh Imigrasi," jelas Rikwanto.

Setelah dilakukan pemeriksaan di RS di Istanbul, otoritas Turki mendeportasi keduanya ke Indonesia via Kuala Lumpur Malaysia pada 6 April 2017.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera menyebut, pemeriksaan Budi dan Nadir dilakukan untuk melihat jejak kedunya dalam jaringan ISIS.

Nadir sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebelum dibawa ke Mabes Polri.

"Dia diperiksa terkait keterlibatannya dengan teroris yang ditangkap di Lamongan beberapa hari lalu," kata dia.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan membenarkan bahwa Nadir adalah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019.

BERITA REKOMENDASI

"Informasi yang saya dapat, dia dari Turki, lewat Kuala Lumpur dan turun ke Juanda," kata dia.

Dia belum yakin bahwa yang bersangkutan terlibat aksi terorisme karena partainya tidak pernah mengajarkan ajaran radikalisme.

"Kami harap ada pemeriksaan komprehensif untuk membuktikan bahwa dia benar-benar terlibat dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Arif.

DPW PKS Jawa Timur sedang berkoordinasi dengan DPP partai untuk memberikan bantuan hukum kepada MNU.

Politikus PKS yang juga sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku belum mengetahui persis penjemputan anggota DPRD Pasuruan Nadir. Sebab, informasi yang beredar masih simpang siur.


"Informasi penjemputan masih simpang siur, kami akan cek informasi di internal, sesungguhnya seperti apa," jelasnya.

Ia mengatakan, ada beberapa informasi yang dihimpun oleh PKS, termasuk bahwa MNU tengah menjalankan umrah.

"Dari keluarga sih bilangnya umrah, tapi ada informasi yang bilangnya beda lagi," kata dia. (fer/coz/nis)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas