TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan kembali terjadi di sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (11/4/2017).

Meski yang hadir hanya 42 setelah dua kali skors, namun keributan mewarnai rapat tersebut.

Saat sidang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) sekitar pukul 14.30 WIB, dua senator Juniwati dan Nurmawati sempat melakukan protes sampai ke depan meja pimpinan.

Setelah disuruh kembali ke kursinya, mereka pun sudah menyiapkan aksi teatrikal yang dipertontonkan di ruang sidang rapat Paripurna DPD RI.

Juniwati dan Nurmawati yang diminta kembali ke kursinya masing-masing oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, ternyata sudah menyiapkan poster bertuliskan protes terhadap pimpinan DPD RI kubu Oso.

Ternyata selain ibu-ibu berkerudung, ada sembilan anggota DPD RI yang memiliki poster bernuansa protes terhadap kepemimpinan Oso.

Beberapa poster yang diangkat oleh beberapa senator diantaranya 'Sipur DPD RI 4 April 2017 Inkonstitusional', 'DPD RI Wajib Taat Hukum', 'Tolak Pimpinan Ilegal'

Para anggota DPD RI yang mengangkat poster protes tersebut berdiri dari kursi mereka masing-masing.

Ada beberapa senator yang maju ke depan meja pimpinan sembari menutupi pandangan Oso.

Sedangkan anggota DPD RI yang tidak membawa poster, berusaha mengambil dari tangan mereka.

Sebagian dari para senator saling tarik menarik poster yang berwarna warni tersebut.

Sembari mengangkat poster protes, anggota DPD yang menentang kepemimpinan Oso berteriak-teriak.

Mereka menyerukan terkait Ketua DPD RI yang sekarang tidak sah secara hukum.

"DPD Taat hukum, tolak pimpinan DPD ilegal," teriak Juniwati.

Pihak pengamanan pun diturunkan menjaga Oso, Nono Sampono, dan Damayanti Lubis yang berada di depan podium panggung.

Pasukan berseragam safar hitam itu meminta para anggota DPD RI yang di dekat pimpinan untuk kembali ke tempat duduk.

Melihat petugas keamanan yang sudah berjaga, para senator yang protes berjalan ke arah pintu belakang ruang sidang.

Sembari membentangkan poster mereka tetap menyerukan pimpinan Oso tidak sah secara hukum.

"Pimpinan yang sekarang ilegal," teriak Nurmawati.