TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kembali dilakukan.

Kali ini, distribusi bantuan tersebut dilakukan di Taman Pendawa, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selain ketiga kartu tersebut, dalam kunjungan kerjanya hari ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan program makanan tambahan kepada para ibu dan anak yang turut hadir di sana.

"Tiga bulan lalu saya ketemu Pak Ridwan Kamil. Beliau bilang di Bandung belum pernah dibagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Saya bilang insya Allah bulan April saya ke Bandung. Hari ini saya bisa hadir di sini, janji saya penuhi di sini," ujar Presiden dalam sambutannya, Rabu (12/4/2017).

Baca: Jokowi Sapa Warga Bandung, Seorang Ibu Minta Foto Bareng Sudah Saya Pasang Kamera, Pak

KIS yang dibagikan itu memungkinkan masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung kali ini, sebanyak 157 KIS dibagikan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat yang memegang KIS berhak mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan.

Ia meminta kepada masyarakat yang mengalami kendala di lapangan dalam penggunaan kartu tersebut untuk dapat memberitahukan dirinya.

"Kalau ada pelayanan yang tidak baik karena kartu sehat tolong dilaporkan. Bisa ke wali kota, gubernur, dan menteri. Kalau masih tidak ditanggapi bisa lapor ke Presiden. Karena yang pegang kartu itu bukan berarti tidak bayar," ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan pelayanan prima terkait dengan jaminan kesehatan kepada masyarakat pemegang KIS yang membutuhkan.

Ia pun tak segan untuk memberhentikan jajarannya yang tidak dapat bekerja dengan baik.

"Kalau dilayani tidak baik, dokternya hati-hati, direkturnya hati-hati. Kalau diulang-ulang terus akan saya perintahkan dicopot. Melayani saja kok tidak bisa," ia menegaskan.

Sementara itu, terkait dengan KIP yang merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,