Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perusahaan Ini Tolak Ikut Tender KTP Elektronik Karena Ada Nama Setya Novanto

Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo Wirawan Tanzil mengungkapkan alasan penarikan dirinya dari konsorsium Murakabi Sejahtera.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Perusahaan Ini Tolak Ikut Tender KTP Elektronik Karena Ada Nama Setya Novanto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Setya Novanto bersama Anggota DPR RI Ade Komarudin dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum menjadi saksi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo Wirawan Tanzil mengungkapkan alasan penarikan dirinya dari konsorsium Murakabi Sejahtera dalam proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Wirawan Tanzil mengungkapkan dirinya pernah diajak ikut ke konsorsium tersebut namun menolak karena merasa tidak yakin.

"Saya diajak ke gabung ke Konsorsium Murakabi, tapi saya tolak. Saya mengundurkan diri. Saya lihat situasinya enggak enak," kata Wirawan Tanzil di Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Baca: Ketua DPR Setya Novanto Punya Jet Pribadi yang Baru, Upacara Penyucian Diadakan di Bali

Wiarawan Tanzil mengungkapkan, dia memilih tidak ikut karena menilai tingkat kegagalan dalam impelemntasi e-KTP tersebut sangat tinggi.

"Prinsip saya nggak mau. Saya lihat apa yang mau dilakukan resiko sangat tinggi kegagalan," kata dia.

Selain itu, dia juga mengakui sikapnya dipengaruhi faktor keterkaitan antara Murakabi Sejahtera dengan Ketua DPR RI yang saat itu masih Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

BERITA REKOMENDASI

Wirawan mengakui mengetahuinya Direktur PT Java Trade Johanes Richard Tanjaya.

"Dia sebut itu perusahaan ada hubungan sama Setya Novanto. Saya bilang wah enggak ikut-ikutan deh," kata dia.

Negara diduga menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas