TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait korupsi.

Peneliti ICW, Donal Fariz meminta agar MUI mengeluarkan fatwa yakni agar umat tidak memilih wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

"Ini ada kasus e-KTP. Kita berharap MUI itu keluarkan juga lah seruan atau kalau enggak fatwa, seruan bahwa mengharamkan bagi masyarakat memilih kembali wakil-wakil rakyat yang terlibat dalam kasus e-KTP," kata Donal Fariz saat diskusi bertajuk 'DPR Mengangket KPK' di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

Selain itu, Donal Fariz juga meminta agar MUI turut mengeluarkan fatwa agar umat Islam tidak memberikan dukungan kepada partai-partai yang berusaha untuk melemahkan KPK.

Apalagi kini DPR telah menyetujui untuk menggunakan hak angket agar KPK membuka rekaman pemeriksaan anggota DPR RI dari fraksi Hanura saat penyidikan kasus korupsi KTP elektronik.

"Mengecam partai-partai yang memperlemah KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ini kan korupsi itu merugikan umat sebenarnya. Umat ini kan dibawah MUI. Harusnya kan MUI sebagai pimpinan umat ini harus bersikap lah, umat dibohongi, (pengadaan) Alquran dikorupsi," tukas Donal Fariz.

Sebelumnya, dari anggaran Rp 5,9 triliun, negara ditaksir menderita kerugian Rp 2,3 triliun karena dirampok dari unsur DPR, Kementerian Dalam Negeri dan konsorsium pengadaan KTP elektronik.