TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan aturan tentang standar dan keselamatan gedung tinggi sebagai pencegahan terhadap ancaman darurat, semisal kebakaran. Aturan ini memuat dua poin utama yaitu pembangunan landasan helikopter atau yang dikenal sebagai helipad di atas gedung dan tangga darurat yang terletak di luar gedung.

Aturan itu disebut sangat berguna untuk mengantisipasi keadaan darurat untuk penyelamatan. Maka, tidak berlebihan rasanya ketika beberapa pusat perbelanjaan dan perumahan elite membangun helipad dilintasi teratas gedung dan lokasi yang menjadi area perumahan elite. Fasilitas demikian bisa kita temui di sejumlah rumah sakit, mal, perkantoran dan hotel.

Aturan tersebut sesungguhnya tidak hanya untuk gedung-gedung tinggi seperti perkantoran, apartemen dan pusat perbelanjaan, tapi pengembang juga wajib membangun helipad untuk kawasan rusunami (rumah susun sederhana milik).

Semua aturan tersebut kemudian dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat) yang efektif berlaku pada 2016 lalu. Akan tetapi dari aturan itu yang wajib segera dilaksanakan pengelola gedung adalah pengadaan tangga darurat di luar gedung. Sedangkan helipad tidak wajib.

Selain untuk kepentingan darurat dan keselamatan, keberadaan helipad menjadi penting bagi para pebisnis yang sering menggunakan helikopter sebagai transportasi alternatif untuk mensiasati tingkat kemacetan yang kian parah di ibu kota dan pengelola gedung dapat mengoptimalisasi helipad ini sebagai sumber pendapatan yang lain.

Soal kemacetan ini, perusahaan teknologi aplikasi navigasi lalu lintas Waze pada 2015 menempatkan DKI Jakarta di posisi kedua tingkat kepuasan berkendara terburuk di dunia. Rata-rata pengemudi di Jakarta menghabiskan waktu selama 42,1 menit ketika bepergian dari rumah menuju kantor.

Angka ini hanya berbeda tipis dengan Kota Manila, Filipina yang menempati urutan pertama. Rata-rata pengemudi di Manila menghabiskan waktu bepergian dari rumah menuju kantor selama 45,5 menit.

Penilaian ini tidak terlepas dari masalah polusi, kemacetan, kualitas jalan yang buruk, lahan parker, serta harga bahan bakar minyak yang dinilai mahal oleh masyarakat. Menurut Waze, buruknya infrastruktur di Jakarta dirasakan juga oleh para pebisnis lokal maupun asing saat berkunjung ke kota ini.

Karena itu, para pebisnis kerap menggunakan helikopter sebagai transportasi alternatif untuk mencapai kantor, tempat pertemuan dan lokasi bersantai seperti area golf yang jaraknya puluhan kilometer dari Jakarta.

Pengalaman itulah yang dirasakan salah satu bankir ternama Markus Permadi. Mantan bos bank swasta itu acap menggunakan helikopter untuk mencapai tempat-tempat tertentu di Jakarta. Waktunya hanya hitungan menit dari Karawaci, Tangerang dan dia pun mencapai tempat tujuannya.

Kendati begitu, keberadaan helikopter sebagai transportasi alternatif justru masih menyisakan persoalan. Antara lain karena keberadaan helipad yang masih minim di Jakarta. Soal helipad,  Jakarta nampaknya mesti belajar dari kota Seoul.

Kota yang hanya memiliki luas sekitar 605.21 kilometer persegi itu berdasarkan survei Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) berbasis di Amerika Serikat pada 2014, gedung-gedung pencakar langit ibu kota Korea Selatan itu memiliki fasilitas helipad terbanyak di dunia. Terdapat 12 gedung pencakar langit di kota itu dan semuanya memiliki fasilitas helipad.

Selain fasilitas helipad itu, Arcadis, sebuah firma desain dan konsultan untuk aset terbangun dan natural juga menempatkan Seoul sebagai kota terbaik pada 2016. Lembaga tersebut beralasan Seoul mampu memberikan kualitas hidup paling baik untuk masyarakatnya.

Ada 3 penilaian mengapa Seoul menjadi kota terbaik untuk Indeks Kota Berkelanjutan yakni People, Planet dan Profit. Khusus soal People, lembaga ini menilai infrastruktur transportasi, kesehatan, edukasi, kesetaraan pendapatan, keseimbangan kehidupan kerja, rasio ketergantungan dan ruang hijau di dalam kota Seoul sangat baik.