Nasdem Tolak Pemerintah Biayai Partai Untuk Pemilu
Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu menjelaskan situasi perekonomian sangat sulit sekarang.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Nasdem tidak setuju partai-partai mendapatkan anggaran dari APBN untuk membiayai pemilu mendatang.
Pasalnya skema pembiayaan tersebut akan membebani uang belanja negara.
"Kami akan menolak gagasan tersebut karena rencana itu pasti akan membebani APBN," ujar Politisi Nasdem T. Taufiqulhadi, Kamis (4/5/2017).
Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu menjelaskan situasi perekonomian sangat sulit sekarang.
Taufiqulhadi berharap partai-partai lain bisa mengerti APBN sangat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program pemerintah.
"Dalam situasi sulit sekarang, partai-partai harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memaksimalkan programnya untuk hal yang lebih mendesak," ujar Taufiqulhadi.
Anggota DPR Komisi III itu memaparkan pemerintah saat ini sedang berusaha menurunkan angka kemiskinan. Hal itu sangat membutuhkan anggaran belanja negara.
"Misalnya menyelesaikan masalah kemiskinan, dan program-program lainnya," kata Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi memaparkan anggaran partai untuk pemilu tidak perlu mendesak.
Jika ada partai yang memaksa butuh biaya dari APBN, Taufiqulhadi menilai hal itu sama saja dengan merampas hak orang miskin.
"Kami tidak melihat membiayai partai untuk pemilu sudah mendesak. Justru jika partai-partai mendesak, itu sama saja partai telah merebut hak orang miskin," ujar Taufiqulhadi.