“Bahkan adat istiadat di daerahnya mereka juga sudah banyak yang tidak tahu. Ini kan masalah kebangsaan dan ini yang harus kita waspadai di tengah era globalisasi ini. Karena kalau kita tidak menjaganya lama-lama nasionalisme kita akan luntur,” ujar Alumni Akpol 1985 ini.

Menurutnya, Sumpah Pemuda dideklarasikan para anak muda bangsa dari berbagai pulau yang ada di Indonesia dengan berbagai etnis budaya dan agama pada tahun 1928 yang artinya  17 tahun sebelum Indonesia merdeka.

“Itu 17 tahun sebelum merdeka saja mereka sudah berani berikrar. Tinggal sekarang bagaimana eksistensi itu menjadi tantangan untuk dipertahankan dan dilestarikan di tengah era globalisasi yang saat ini terus berkembang.Sehingga generasi muda kita mampu merawat bangsa ini dengan kemajemukannya. Apakah itu akan ditinggalkan?. Harus ada upaya pencerahan untuk mengingatkan kembali cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia dengan mengulas kembali sejarah bangsa kepada kaum intelektual,” ujarnya,

Mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengatakan, penyebaran paham radikal melalui Tekhnologi Informasi (IT) sekarang ini tidak bisa dilokalisir. “Yang bisa dilakukan saat ini adalah meminimalisir hoax dengan memperketat kontrol sosial,” ujarnya

Karena paham radikal sendiri saat ini bisa disebarkan melalui doktrin pada media online. Kelompok radikal telah menyebarkan hoax radikal di antaranya dengan berisi hasutan, menyebarkan kebencian dan kekerasan, memberikan pemahaman jihad sempit, berisi SARA.

“Selanjutnya mereka mudah  menjelek-jelekkan kelompok lain dengan mengajak pembacanya untuk mengikuti kemauan kelompok tersebut. Jika ada yang tertarik selanjutnya dibaiat, bisa dengan cara soft atau hard, tergantung pada individunya,”  kata Suhardi.

Dengan melihat gambaran itu semua menurutnya, tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan keberlangsungan Indonesia bergantung pada kemampuan pemuda dalam menangkal pengaruh buruk dari pihak luar. dalam kehidupan bernegara tanpa batas.

“Kami meminta kepada adik-adik generasi muda ini harus meneguhkan nasionalisme dengan jiwa, harus membangun karakter manusia seutuhnya dengan dasar hati yang dipenuhi suara kejujuran," kata mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

Sementara itu  Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof Moh Nasir PhD yang turut hadir dalam kuliaqh umum tersebut bersama para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  dan Swasta  se-Jawa Tengah dan DIY juga menyatakan bahwa kampus harus bebas dari paham radikalisme dan harus bisa menjaga citranya sebagai lembaga pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai dan budaya bangsa yang benar untuk mencetak pemimpin negara ini dimasa yang akan datang

“Yang harus dipahami, kalau terjadi radikalisme, berarti kita tidak menerima perbedaan. Di Indonesia tidak bisa seperti itu karena kita hidup di antara keberagaman. Jadi, mari bersama-sama kita tangkal paham yang bisa merusak generasi bangsa di masa depan. Dan kampus harus bebas dari radikalisme, bebas dari kekerasan, bebas dari narkoba. Karena semua itu akan merusak masa depan bangsa Indonesia,” kata Moh Nasir.

Acara tersebut ditandai dengan Deklarasi untuk menyepakati penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba, dan segala bentuk paham radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Turut mendampingi Kepala BNPT dan Menristekdikti di acara kuliah umum tersebut yakni Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Fathur Rokhman M.Hum