TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di bulan Mei ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengenang 19 tahun tragedi peristiwa kerusuhan yang dikenal sebagai kerusuhan atau Huru Hara Mei 1998.

Namun belakangan ini Fadli melihat isu yang berkembang, seolah-olah kerusuhan tersebut dipicu oleh isu SARA.

"Padahal peristiwa Mei 1998 bukan kerusuhan SARA, dan bukan kerusuhan anti-Tionghoa," ujar Fadli, Selasa (16/5/2017).

Fadli Zon secara tegas menyatakan bahwa kerusuhan 1998 bukan dipicu oleh isu SARA.

Pandangan tersebut menyesatkan.

Baca: KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Fadli Zon telah menulis tentang peristiwa itu dalam bukunya "Politik Huru Hara Mei 1998" yang terbit tahun 2004.

Fadli Zon mengatakan bahwa kerusuhan 1998 terjadi karena krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik.

Rupiah melemah dari 1 dollar AS Rp 2.300 hingga 1 dollar AS Rp 18.000.

"Akibatnya ekonomi lumpuh. Harga-harga meningkat tajam, daya beli turun, PHK massal. Akibatnya terjadi krisis ekonomi yang meluas," ungkap Fadli.

Fadli memaparkan situasi 98 bertambah buruk karena kebijakan IMF (International Monetary Fund) yang destruktif di Indonesia seperti penutupan bank dan liberalisasi.

Baca: Fadli Zon: Ada Perintah dari Istana Cari Persoalan Pajak Saya

Kepemimpinan IMF waktu itu, menurut Fadli, jelas memiliki agenda mengganti rezim yang sedang berkuasa di Indonesia.

Fadli Zon telah mengulas secara lengkap peristiwa tersebut dalam bukunya Politik Huru-Hara Mei 1998, mengungkapkan bahwa IMF sengaja menciptakan kondisi untuk terjadinya rezime change. Ini pengakuan pimpinan IMF sendiri.

"Keterlibatan IMF secara langsung dalam menangani krisis moneter di Indonesia dimulai pada 31 Oktober 1997. Yakni dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Indonesia dengan IMF," kata Fadli.

Fadli menambahkan nota kesepahaman tersebut bukan memulihkan, namun justru makin memperparah kondisi perekonomian di Indonesia.

Nilai Rupiah semakin anjlok diiringi pasar keuangan dan pasar modal rontok.

"Dampaknya, tingkat kemiskin mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. IMF juga menyarankan kenaikan BBM pada 4 Mei 1998, yang tentu saja direspon dengan demonstrasi besar di beberapa kota," kata Fadli.