Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi: Saling Fitnah, Saling Menghujat, Saling Mendemo, Jangan Habiskan Energi Kita untuk Itu

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," tutur Presiden.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Jokowi: Saling Fitnah, Saling Menghujat, Saling Mendemo, Jangan Habiskan Energi Kita untuk Itu
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat bertemu 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di hadapan 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Jokowi berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (19/5/2017).

Bahkan menurutnya, bila di kemudian hari terdapat organisasi massa (ormas) yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan bangsa, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dangan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia.

Baca: Jokowi: Urusan Demo, Fitnah, Hujat-menghujat, Kabar Bohong, Apa Ini Mau Diteruskan?

Terhadap hal tersebut, Presiden memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.

"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Jokowi.

Hal yang sama akan dilakukan bila ada yang mengatakan bahwa PKI yang berhaluan komunis bangkit kembali di Tanah Air.

BERITA REKOMENDASI

Sebab, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur hal tersebut dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," tutur Presiden.

Masalah lain yang juga disampaikan Presiden adalah dampak dari penggunaan media sosial.

Baca: Pengamat: Saat Ini Momentum Tepat Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Meski demikian, hal ini diakui juga dialami oleh hampir semua negara di dunia.


"Kalau media sosial, di negara mana pun dengan keterbukaan mengalami masalah yang sama semuanya. Ada fake news, ada hoaks, berita fitnah, berita bohong dan semua orang banyak yang kena," kata Presiden.

Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu berbagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas