TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, mengaku masih menunggu laporan Dirjen Imigrasi terkait kabar warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam kelompok militan pro-ISIS yang menyerbu kota Marawi, Filipina.

"Ada yang mengatakan pasport mereka itu kewarganegaraan Indonesia. Saya sudah kasih ke dirjen Imigrasi, saya sidang menunggu laporan dirjen soal itu," kata Yasonna kepada wartawan di RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (28/5/2017).

Baca: Seorang WNI Dilaporkan Tewas dalam Baku Tembak dengan Militer Filipina

Dirinya hanya menyerahkan dugaan ini kepada pihak kepolisian. Apalagi, WNI itu akan masuk ke Indonesia.

"Tetapi Polri sudah mengantisipasinya. Ada beberapa orang yang ditengarai juga WNI yang mau masuk Indonesia," katanya.

Menurutnya, bentrokan militer Filipina dengan kelompok militan ISIS di Marawi harus diantisipasi aparat kepolisian.

Yasonna hanya berharap Indonesia tak menjadi lahan perbuatan bagi teroris, salah satunya dengan revisi UU Anti-Terorisme.

"Saat ini kan ada lagi ancaman dari Filipina Marawi, ini semua harus kita antisipasi. Saya tak mau kita menjadi lahan yang subur bagi perbuatan teror, maka saya kira kita harus mempercepat ini (RUU Terorisme)," katanya.

Baca: Penjelasan Kemenlu tentang Kabar 11 WNI Terlibat ISIS di Marawi Filipina

Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, ada 11 WNI yang masih berada di Marawi.

Mereka masuk ke Marawi itu melalui jalur resmi, untuk melakukan dakwah.

Marawi, yang merupakan bagian dari Filpina Selatan adalah basis dari kelompok muslim bersenjata, yang menginginkan kemerdekaan Filipina Selatan.

Belakangan kelompok tersebut menyatakan dukungannya terhadap kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Ekskalasi pertempuran antara kelompok tersebut dengan militer Filipina meningkat dalam sepakan terakhir.

Pemerintah FIliina menetapkan wilayah Marawi sebagai darurat perang.

Saat ini pemerintah masih terus mengupayakan agar semua WNI yang berada di wilayah Marawi, bisa dipulangkan dalam keadaan sehat dan selamat.

Salah satu rencana Polisi adalah memulangkan mereka ke lokasi terdekat, yakni Sulawesi Utara. Hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan Polda setempat.

"Sedang diupayakan untuk segera dipulangkan ke Indonesia, karena di Marawi sekarang sedang dinyatakan darurat oleh pemerintah, sehingga mereka diminta untuk segera keluar dari lokasi darurat tersebut," katanya.

Ke depannya, Polisi yang bekerjasama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, akan berupaya mengantisipasi agar tidak ada lagi WNI yang masuk ke wilayah Marawi, atau wilayah-wilayah lainnya di Filipina Selatan, yang rawan aktivitas kelompok bersenjata.