Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan.

zoom-in Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan
dok. DPR RI
Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Ke Kabupaten Bandung. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan,  yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak, harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu," ujar Edhy didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/05/2017).

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk.

Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen.

Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budidaya bawang putih.

"Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian," sambung politisi dari F-Gerindra ini.

Berita Rekomendasi

Lebih lanjut,  ia mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini.

"Negara sudah memberikan ijin impor 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur," kritisinya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, Ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

"Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," sambung politisi dari dapil Sumsel ini.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari.

Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini. Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP) harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih. (Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas