TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto kembali disebut sebagai aktor di balik anggaran pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Walau Komisi II yang menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri dan membahas anggaran, Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar adalah penentu.

Keterangan tersebut disampaikan terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Menurut Irman, keterangan tersebut dia peroleh ketika dikunjungi pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan keduanya usai Irman bertemu dengan Burhanuddin Napitupulu yang menjabat sebagai ketua Komisi II DPR RI.

"Waktu itu Andi menawarkan kepada saya, 'Kalau berkenan Pak Irman nanti Pak Giharto (Sugiharto) akan saya pertemukan dengan Setya Novanto'," ungkap Irman.

Irman kemudian balik bertanya maksud penawaran Andi Narogong tersebut.

"Pak Irman masak nggak tahu? ini kunci anggaran bukan di komisi II tapi Pak Setya Novanto. Katanya nurut sama Pak Setya Novanto," kata Irman.

Sepekan setelah pertemuan di ruangan Irman tersebut, Andi kemudian memfasilitasi pertemuan di Gran Melia.

Sebelumnya, perkenalan Irman dengan Andi Narogong atas peran dari Burhanuddin Napitupulu.

Kata Burhanuddin, mereka telah menyiapkan strategi agar anggaran untuk e-KTP gol di parlemen.

Irman mengaku tidak bisa menyediakan uang untuk para anggota Komisi II. Burhanuddin mengungkapkan mereka telah menyediakan penyandang dana yakni Andi Agustinus.

Menurut Irman, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini sudah membuat kesepakatan awal dengan Burhanuddin tanpa dia ketahui.

Sekadar informasi, berdasarkan hitungan Badan Pemerikse Keuangan, negara rugi Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5.9 triliun.