TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus membantah bahwa status bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo sudah naik menjadi tersangka.

Pengusutan perkara dugaan SMS bernada ancaman dari bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto, masih di tingkat penyelidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Dalam proses penyelidikan ini penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari saksi," ujar Martinus.

Saat ini, polisi telah meminta keterangan sekitar 13 saksi dan ahli. Rencananya, pekan depan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

"Kalau tingkat penyidikan, maka kita di situ akan menentukan siapa tersangkanya," kata Martinus.

Ia membantah informasi yang menyebutkan bahwa Hary selaku terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun belum dikeluarkan oleh penyidik.

"Sampai saat ini (Hary) masih berstatus saksi," kata Martinus.

Pernyataan dari Mabes Polri tersebut berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Kejaksaan melalui Jaksa Agung HM Prasetyo.

Jaksa agung sebelumnya menyebut Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sudah berstatus tersangka.

"Kalau Pak Yulianto dipanggil di sana diperiksa, itu juga kewajibannya untuk hadir. Begitu pun tentunya juga dengan si Tersangkanya. Yah terlapornya. Tersangkanya lah, sekarang sudah tersangka," kata Prasetyo.

"Karena sudah ditingkatkan ke Tersangka, setiap kali diundang yah harus hadir. Itu kewajiban di Undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang baik," katanya.

Kamis (15/6/2017) Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Rum menyatakan pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan acaman jaksa Yulianto dari Bareskrim Polri.

Kasus ini bergulir diawali dengan adanya laporan jaksa Yulianto ke polisi karena dianggap ada yang mengancam dirinya lewat pesan singkat.

Yulianto pertama kali mendapatkan pesan singkat dari orang tak dikenal pada 5 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB.

Isinya yaitu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Yulianto mulanya mengabaikan pesan tersebut. Namun, pada 7 Januari dan 9 Januari 2016, dia kembali mendapat pesan, kali ini lewat aplikasi chat WhatsApp, dari nomor yang sama.

Isi pesannya sama, hanya ditambahkan "Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju."

Setelah mengecek, Yulianto yakin bahwa pesan singkat itu dikirim oleh Hary Tanoesoedibjo.

Namun, Hary membantah mengancam Yulianto.

"SMS ini saya buat sedemikian rupa untuk menegaskan saya ke politik untuk membuat Indonesia lebih baik, tidak ada maksud mengancam," ujar Hary Tanoe.

Ia juga mengaku kini bukan berstatus terperiksa dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak Mobile 8, melainkan sebagai saksi.

Ia menjelaskan bahwa dirinya dalam kasus tersebut hanya dipanggil sebagai saksi lantaran jabatan dirinya di perusahaan tersebut, yakni sebagai Komisaris.

"Bukan, saya bukan diperiksa, saya hanya pernah dipanggil satu kali sebagai saksi karena kebetulan saya Komisaris (Mobile 8), Komisaris Utama juga bukan, saya Komisaris," ujar Hary Tanoe.

Menurutnya, kasus tersebut telah dihentikan dan Mobile 8 juga memang sudah lama dijual oleh MNC Group.

"Kejadiannya kan sudah lama, dan Mobile-8 sudah dijual lama sekali dari MNC Group," kata Hary Tanoe.

Ketua Umum Partai Perindo itu pun mengatakan dirinya tidak mengetahui perihal kasus tersebut.

"Jadi saya (hanya dipanggil) sebagai saksi dan banyak hal (dalam kasus tersebut) yang saya tidak tahu," kata Hary Tanoe.

HT juga menegaskan bahwa pesan singkat yang ia kirimkan kepada Jaksa Yulianto pada awal Januari 2016 silam, bukan merupakan intervensi terhadap kasus Mobile 8.

Ia menilai dirinya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terkait kasus yang bergulir pada 2015 lalu.

"Kalau dikatakan (SMS itu bentuk) intervensi, nggak juga, saya tidak punya kapasitas untuk intervensi (penegak hukum)," ujar Hary Tanoe.

Lebih lanjut pengusaha itu pun menyebutkan alasan dirinya tidak bisa melakukan intervensi terhadap kasus itu. Hal tersebut, kata HT, lantaran dirinya bukan merupakan seorang pejabat ataupun orang yang memiliki kekuasaan.

"Kalau saya pejabat, saya punya kekuasaan, abuse of power, itu bisa dikatakan intervensi, saya siapa? Rakyat biasa," kata Hary Tanoe.

Jaksa Yulianto Diperiksa
Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung, Yulianto, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Ia diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat atau SMS oleh CEO MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Hary Tanoesoedibjo atau dikenal Hary Tanoe.

Seusai pemeriksaan, Yulianto mengaku telah menyerahkan dua telepon genggam miliknya kepada penyidik sebagai barang bukti.

"Saya sebagai pelapor sudah menyampaikan handphone (HP) saya untuk dilakukan penyitaan, sebanyak dua HP ke penyidik cyber," kata Yulianto.

Menurut Yulianto, seharusnya penyidik Bareskrim juga melakukan penyitaan telepon genggam milik Hary Tanoe sebagai barang bukti dugaan tindak pidana. Namun, hal itu belum dilakukan.

"Seharusnya sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilakukan penyitaan adalah HP atau alat yang digunakan untuk melakuKan kejahatan. Kalau yang mengirim SMS dan saya tidak balas seharusnya HP siapa yang disita? Yaaa Hp-nya HT. Nah, jadi itu dasarnya yang dapat melakukan penyitaan itu adalah alat dan hasil yang digunakan untuk kejahatan," ujarnya. (coz/fit/wly)