TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR Komisi VII menilai pihak Istana naif memberikan pendapat terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Karena saat subsidi di cabut, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah merasakan beban perekonomian baru.

Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih menilai Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki tidak mengerti situasi yang dihadapi masyarakat miskin saat ini. Karena menurut Eni, tidak semua pelanggan 900 VA adalah masyarakat mampu.

"Teten Masduki terlampau naif. Pelanggan 900 VA dicontohkan kos-kosanan, rumah mewah. Eh rumah mewah berapa? Hanya ada di kota," ujar Eni di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Dari hasil laporan PLN kepada Komisi VII DPR RI, ada 4,1 juta rumah tangga yang dinilai mampu, sehingga subsidi listrik di cabut.

Eni pun mempertanyakan data yang diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengingat masih banyak keluhan dari masyarakat terkait

"Data dari TNP2K, valid tau tidak menentukan 4,1 juta. Data valid, distribusi PLN valid enggak," ungkap Eni.

Politisi Golkar itu berharap pemerintah lebih banyak memberikan sosialisasi terkait kenaikan TDL tersebut. Karena banyak masyarakat yang tidak sadar telah menerima subsidi selama ini.

"Harusnya mereka (pemerintah) memberikan informasi ke masyarakat. Bahwa hari ini harga normal bukan harga subsidi," jelas Eni

Sebelumnya diketahui Teten Masduki menjelaskan sebagian besar konsumen 900 VA dicabut subsidinya. Teten mengatakan pelanggan di tingkat tersebut adalah pengusaha kost-kostan, rumah mewah dan memiliki lebih dari satu kendaraan.