TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO - Pencairan beras sejahtera (Rastra) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia berlangsung tepat waktu sesuai agenda pemerintah.

Hal itu dimaksudkan membantu warga guna menghadapi lebaran 2017.

Pencairan Rastra yang berlangsung 3 pekan sebelum lebaran itu mendapat apresiasi warga.

Taslimah (40) warga Dolokgede, Bojonegoro mangaku bersyukur bisa menerima Rastra tepat waktu.

Dengan wajah yang tampak senang, Taslimah menceritakan Rastra dapat membantu keluarganya menyongsong lebaran.

“Alhamdulillah saya menerima rastra pas tanggal 7 kemarin. Ini bisa buat lebaran. Matursuwun pak presiden,” tegas Taslimah.

Taslimah mengaku tidak pernah terpikir olehnya bisa menikmati lebaran dengan kecukupan beras.

Suaminya yang sudah tua hanya bisa menjadi buruh tani dengan penghasilan Rp 30.000 setiap hari.

“Alhamdulillah, 2 anak saya bisa menikmati beras yang enak saat lebaran lusa,” tambahnya.

Senada, Mirnah (42) menceritakan bagaimana senangnya bisa menikmati lebaran dengan beras berkualitas baik.

“Alhamdulillah keluarga kami bisa menikmati beras yang enak dari pemerintah. Terima kasih pak Jokowi,” tegas Mirnah.

Data Kementrian Sosial dan Bulog menyebutkan penyaluran Rastra secara nasional sudah mencapai 81% atau sebesar 1.041 juta ton beras secara nasional hingga Juni.

Adapun penyaluran Juni sudah mencapai 40,7% .

Sejumlah propinsi penyaluran rastra sudah mencapai 100% seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan DIY.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sebagian besar daerah telah menyalurkan Rastra di atas 70 persen.

Untuk daerah yang penyaluran Rastranya belum mencapai 70%, Khofifah meminta agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar keluarga penerima manfaat bisa tenang dan bisa menekan laju inflasi.

“Tercatat sejumlah daerah seperti NTT, Riau, Banten, Kaltim dan Jambi serapan rastranya masih dibawah 70%. Untuk itu, surat perintah alokasi dari bupati walikota segera diturunkan. Pastikan agar seluruh keluarga penerima manfaat beras siap sudah di rumah," kata Khofifah saat meninjau pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (23/6/2017).

Penyaluran Rastra diharapkan bisa membantu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menghadapi lebaran.

Pemerintah memberikan jaminan kepada warga miskin bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan makan secara mudah.

“Tidak ada tunggakan dan proses pembayaran sudah lancar semua,” lanjutnya.

Pemerintah menargetkan sebanyak 14,2 juta KPM bisa menikmati Rastra dan sebanyak 1,3 juta KPM dapat menikmati Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017.

Menurut Khofifah penyaluran bantuan sosial nontunai melalui kartu ini difungsikan untuk menghindari adanya pemotongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dengan diterimakan dalam bentuk kartu pemanfaatan bantuan ini dapat  sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memotong rantai kemiskinan masyarakat.

Selain itu, KPM juga menerima pencairan dana PKH tepat waktu.

Pemerintah menyalurkan bansos sebesar Rp 6,04 triliun dengan total bansos PKH sebesar 2,05 triliun rupiah.

Kabupaten Bojonegoro menerima bansos sebesar lebih dari Rp 254,4 miliar dengan rincian, bantuan untuk PKH senilai Rp 87,8 miliar bagi 46.493 keluarga.

Bantuan Rastra senilai lebih dari Rp 166,5 miliar untuk 121.462 keluarga. Sedangkan untuk Disabilitas jumlah bantuan yang diterima sebesar 30 juta rupiah untuk 10 jiwa.

Khofifah berharap dana PKH bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan lebaran.

"Ambil uang bansos seperlunya, jangan lantas diambil semua. Uang PKH untuk keperluan sekolah anak-anak, sisihkan juga untuk ditabung," ujar Mensos.

Pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018.

Apalagi, lanjutnya, PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75 persen. Dimana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut.

"Penyaluran bansos PKH non tunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penerima PKH 6 juta KPM menyumbang 9 persen. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM pada 2018 maka menyumbang 15,6 persen inklusi keuangan," papar Khofifah.

Mensos mengatakan melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya.

Diharapkan dalam jangka panjang ada perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.