TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Dua hari menjelang lebaran Idul Fitri, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tetap menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Mensos memantau pencairan bansos non tunai Program Keluarga Sejahtera (PKH) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang.

"Saya mesti pastikan ibu-ibu penerima PKH bisa lebaran dengan tenang tidak lagi memikirkan kebutuhan sekolah anak mereka. Setelah lebaran anak-anak biasanya mulai pendaftaran ulang sekolah. Maka saya berharap dana PKH membantu meringankan pemenuhan kebutuhan sekolah," tutur Mensos usai memantau pencairan bansos di Balai GOR desa Dolokgede Kecamatan Tambak Rejo kabupaten Bojonegoro dan di kantor Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur kemarin.

Dalam kunjungannya di dua kabupaten tersebut, Mensos memastikan dana sebesar 145,84 miliar rupiah diterima langsung oleh 71.173 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Dana ini terdiri dari Kabupaten Jombang sebanyak 30.680 KPM senilai Rp57,96 milyar dan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 46.493 KPM senilai Rp87,88 milyar. Alhamdulillah saya liat keceriaan dan kebahagian terpancar dari wajah ibu ibu yang menerima PKH," tambah Khofifah.

Seorang penerima PKH di Kabupaten Bojonegoro, Siti Mukharomah (35) mengaku sangat senang menerima pencairan bansos dari pemerintah tersebut.

Siti awalnya tampak gemetar saat diminta memasukkan PIN ke mesin Electronic Data Capture (EDC).

Gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya menunjukkan Siti bingung dan ragu.

Maklum, ini adalah pertama kalinya bagi Siti menggunakan kartu ATM.

"Takut, sampai keluar keringat dingin. Saya sempat gemetar takut salah," ungkap Siti lugu.

Siti memiliki dua orang anak. Anak pertama akan memasuki SMP tahun ini, sedangkan anak kedua berusia satu tahun.

Ia mengaku uang bantuan akan digunakan membeli susu dan keperluan anak sekolah.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat memastikan bahwa penerima PKH otomatis menjadi penerima Beras Sejahtera (rastra).

Pasalnya, di lapangan masih terdapat beberapa peserta PKH yang belum mendapatkan rastra.

"Pendamping PKH wajib memastikan KPM yang didampingi menerima rastra, jika belum segera laporkan ke Dinas Sosial setempat. Dari yang hadir, tadi saya cek ada 21 KPM yang belum dapat rastra," papar Harry.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto yang turut hadir memantau proses pencairan bansos menyampaikan harapanya agar program PKH dapat membawa warga Kabupaten Jombang menjadi lebih sejahtera.

"Mudah-mudahan dengan program PKH dapat membawa sukses warga sini, caranya gimana, uang yang ini nanti dibuat beli buku, tas sama sepatu. Sisihkan juga untuk ditabung ya ibu-ibu," kata Kuswiyanto.