TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dinilai bertanggung jawab atas molornya pembahasan RUU Pemilu hingga harus mengalami perpanjangan pembahasan beberapa kali.

Padahal hanya beberapa isu yang tersisa dalam proses pembahasan.

"Situasi tersebut menunjukkan bahwa hanya karena ngotot dengan kepentingan masing-masing, DPR dan Pemerintah gagal melihat kepentingan bangsa yang lebih besar," kata peneliti Formappi Lucius Karus melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Rabu (27/6/2017).

"Keasyikan DPR dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing telah melucuti wajah perwakilan rakyat dari diri mereka," tambah Lucius.

Lucius mengatakan lamanya DPR dan pemerintah membahas RUU Pemilu menjadi ancaman terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. DPR dan Pemerintah, kata Lucius, terlihat sejak awal menyiapkan proses pemilu yang asal-asalan.

"Kedua, lobby memang harus menjadi solusi terakhir. Dan sesungguhnya jika DPR dan urusan pemerintah tidak ngotot dan egois dengan usul masing-masing, maka tak perlu melibatkan presiden secara langsung," kata Lucius.

Lucius menilai desakan untuk melibatkan presiden dalam lobi RUU Pemilu hanya menunjukkan DPR dan pemerintah tak punya wawasan luas untuk melihat kepentingan yang lebih besar.

"Mereka terlalu egois sehingga buta dengan kepentingan bangsa dalam menyusun RUU Pemilu yang berkualitas," kata Lucius.

Namun waktu yang begitu mendesak, kata Lucius, terpaksa kehadiran presiden bisa diharapkan bisa menyelesaikan perbedaan pandangan antar fraksi dan pemerintah.

Lucius mengingatkan lobu harus dilakukan secara transparan. Jangan sampai lobi ini justru digunakan oleh DPR untuk menegosiasikan masalah pribadi mereka. "Lobi dengan kehadiran presiden harus dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik, bukan sebagai ajang dagang sapi antar partai," kata Lucius.