TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah mengevaluasi 106 lembaga semi negara yang kinerjanya tumpang tindih.

Termasuk, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bayangkan dari tahun 2014 sekarang 2017 sudah tiga tahun berikutnya, belum satu pun yang dibubarkan, sementara masih ada 106 semi negara yang kerjaannya tumbang tindih didalam negara itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa, termasuk Komnas HAM," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Baca: Fahri Hamzah Usulkan Evaluasi Keberadaan KPK dan Komnas HAM

Fahri juga mengatakan Presiden Joko Widodo bertanggungjawab atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fahri, Presiden tidak boleh lepas tanggungjawab terkait keberadaan lembaga-lembaga yang bersifat independen.

"Presiden tak bertanggungjawab itu yang saya kritik kepada KPK. Kalau saya tanya pemberantasan korupsi dimasa Jokowi bagaimana? Lihat, Jokowi yang tidak boleh begitu dong. Yang di pilih dengan uang triliunan, kotak suara dan jutaan orang berduyun-duyun itu Pak Jokowi," kata Fahri.

Mengenai KPK, Fahri mengusulkan lembaga tersebut diberikan cabang di seluruh Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Ombudsman.

Sebab, Ombudsman merupakan lembaga pelapor mengenai pelayanan publik.

"Nah nanti yang di pertanggujawabkan hasil dari laporan masyarakat," kata Fahri.

Oleh karenanya, Fahri meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan bertanggungjawab mengevaluasi jalannya lembaga negara tersebut.

"Pakai akal kita, jangan pakai emosi, mitos atau fiksi-fiksi. Tebarkan diatas meja kita bahas sama-sama. Ngeri loh di indonesia lembaga-lembaga saling gigit. Jadi kalau Panglima TNI bilang proxy war saya percaya seolah dalam negara ini ada virus lalu disuruh saling menggigit. Kita enggak punya wibawa sedih pimpinan negara enggak dihormati, enggak bagus, ayo duduk evaluasi," ungkap Fahri