TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak yakin rencana pemindahan ibukota akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Ia menilai Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf fokus untuk menyelesaikan janji kampanye terutama di bidang infrastruktur.

"Saya kira Pak Jokowi kan punya banyak ya ini sudah 2017 dan tidak terasa 2018 sudah pemilu deh," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Zulkifli menuturkan infrastruktur yang belum selesai era Jokowi yakni tol di Pulau Jawa dan Sumatera.

Target penyelesaian kedua proyek itu tahun depan. Ia juga mengatakan infrastruktur dibidang listrik, sarana irigasi dan pertanian yang belum selesai.

"Dengan pendapatan negara APBN yang terbatas. jadi saya kira fokus itu dulu lah. Kalau ada cita-cita pemindahan ibukota kapan-kapan boleh lah. Kapan-kapan ya," kata Ketum PAN itu.

Baca: Pemerintah Jokowi Serius Pindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta, Targetnya Mulai 2018, Pindah ke Mana?

Zulkifli menuturkan pemindahan ibukota memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Ia mencontohkan hal kecil seperti pemindahan kecamatan yang memerlukan pembangunan kantor.

"Apalagi lagi ibukota. Kalau kapan-kapan boleh," kata Zulkifli.

Meskipun begitu, Zulkifli menilai rencana pemindahan ibukota tidak ambisius.

Sebab, Jakarta kini telah menjadi kota yang padat. Namun, ia mengingatkan skala prioritas pembangunan.

"Idealnya memang kan ibu kota dimana-mana kan tidak campur kota bisnis. Saya setuju idenya tapi kalau 2018 ya saya kira sulit," kata Zulkifli.

Baca: Ibu Kota RI Mau Dipindah di Era Anies Baswedan Jabat Gubernur Jakarta, Ini Reaksi Taufik

Mengenai provinsi yang layak menggantikan Jakarta sebagai ibukota negara, Zulkifli menyatakan pendapatnya.

"Tuh Lampung dekat, bisa di tol laut kan," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.