Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan kajian pemindahan ibukota negara akan selesai pada akhir tahun 2017. Bambang mengupayakan kajian tersebut akan selesai sebelum akhir tahun 2017.

 "Tahun 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/7/2017).

Bambang mengatakan wacana pemindahan ibukota negara tersebut akan dibicarakan dengan DPR. Sebab, pemindahan itu memerlukan produk hukum. "Saya tugasnya menyiapkan kajian," kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyatakan mendukung pemindahan ibukota ke luar Jakarta. Amali mengaku sudah menyampaikan dukungannya itu sejak Joko Widodo menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasionak (Bappenas) untuk mempelajari pemindahan ibukota.

"Melihat kondisi ibu kota sekarang ini memang sudah seharusnya wacana atau rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jakarta perlu untuk kita dukung," kata Amali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Amali berargumen, pemindahan ibukota harus segera dilakukan. Sebab, kondisi Jakarta sebagai ibukota negara yang sudah tidak memungkinkan. Ia mengatakan Jakarta dapat dikhususkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis seperti di negara lain.

Politikus Golkar itu mencontohkan Brazil, Amerika Serikat dan Malaysia.

"Yang dekat dengan kita deh Malaysia. Malaysia kan pemerintahannya di Putra Jaya. Kuala Lumpur bisnis dan perdagangan," kata Amali.