TRIBUNNEWS.COM - Perpindahan ibu kota dianggap tidak hanya memakan waktu yang cukup lama tetapi juga membutuhkan anggaran yang fantastis, ditengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

"Pemindahan ibu kota itu sulit dilaksanakan, karena masyarakat dan stakeholdernya terpusat di Pulau Jawa, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ini, pemerintahan juga akan pindah kota ke sana," ungkap Bambang.

Ia menilai, perpindahan dari Jawa ke Kalimantan, bukannya menumbuhkan tetapi justru menggerus ekonomi negara.

Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, ia menambahkan, jika pemerintah bersikukuh memindahkan ibu kota, maka sebaiknya dilakukan ke daerah yang masih berada di Pulau Jawa. Misalnya, Jawa Timur atau Madura yang terletak tepat di sentral Indonesia.

“Sumatera juga oke tetapi posisinya jauh dari Indonesia Timur,” imbuhnya.

Politisi dari F-Gerindra ini juga berpandangan, ide pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah ada sejak lama. Bahkan, di era Presiden SBY sudah ada master plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

“Pertumbuhan ekonomi itu ada di semua wilayah Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi lagi. Tapi, ternyata program ini tidak ditumbuhkan. Pada era Pak Jokowi, langsung ditutup begitu saja. Padahal, ini sudah melewati kajian yang cukup panjang dan mahal,” tandasnya.