Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan sangat serampangan tudingan 

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita yang menyatakan temuan aliran dana dari asing ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian dihibahkan ke ICW, Pukat dan lainnya.

Baca: Nagita Slavina Gantikan Posisi Ayu Ting Ting di Pesbukers? Benarkah Ayu Didepak Karena Tak Disiplin?

 "Tuduhan Romli bahwa ICW, Pukat dan lain-lain terima dana hibah dari KPK dengan dasar hasil audit BPK sangat serampangan," tegas Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo kepada Tribunnews.com, Rabu (12/7/2017).

Baca: Mbah Mijan Sebut Sumber Harta Kekayaan Syahrini, Benarkah Dari Seorang Pengusaha Super-Kaya?

Bisa jadi KPK, Adnan Topan mengklarifikasi, memang punya program yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat. karena KPK memiliki direktorat pencegahan, yang didalamnya ada satu organ khusus bernama pendidikan dan pelayanan masyarakat. 

Namun yang jelas, tegasnya, audit BPK itu tidak pernah menyebut lembaga masyarakat mana saja yang pernah bekerjasama dengan KPK. 

 Sementara ICW sendiri tidak pernah punya program bersama dengan KPK. 

"Lantas, mengapa Romli dengan gegabah menyimpulkan jika itu ICW, Pukat dan lain-lain? Kualitas buku semacam apa yang sedang disajikan Romli kepada publik jika metoda penelitian dan kajiannya sendiri sangat tidak masuk akal?" Demikian ICW mempertanyakannya.

Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita mengungkapkan temuan aliran dana dari asing ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian dihibahkan kepada ICW.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita dalam rapat bersama panitia khusus hak angket KPK, Selasa (11/7/2017).

"Kami buka semua, dana-dana hibah dari 54 donor asing. Penerimaan dana tidak terikat dalam negeri, total Rp 96 miliar. Di situ saya berpikir Rp 96 miliar ada dana-dana donor asing non-government organizationplus dari lembaga-lembaga di bawah PBB," ujar Romli di Kompleks Parlemen, Selasa.

Informasi juga didapatkan Romli dari mantan pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Jelang berakhirnya masa jabatan, Ruki ditagih donor tersebut. 

"Setelah ditagih donor, saya panggil sekjen (KPK) minta pertanggungjawaban dasarnya apa? MoU. Ada MoU KPK dengan donor. Uangnya ke mana? Langsung ke rekening ICW," kata Romli menirukan pernyataan Ruki.

Romli menambahkan, ada pula pos anggaran di KPK untuk jaringan komunitas anti-korupsi. Ia pun heran mengapa Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK bisa menyetujui anggaran tersebut.

"Ini menyebabkan konflik kepentingan. Bagaimana lembaga yang mengawasi lembaga pemberantasan korupsi tapi dia memeroleh dana dari lembaga yang diawasi?" tuturnya.

"Ini persoalan kita. Konflik kepentingan. Sehingga pada saat lembaga itu melakukan satu kekeliruan, dia (LSM) tidak akan mengkritisi, pasti. Dia akan mem-back up sepenuhnya. Ini yang terjadi dan ini yang tidak sehat," sambung Romli.

Ia pun mengusulkan pansus untuk memanggil ICW untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Forum pansus, menurutnya, adalah yang paling tepat ketimbang forum-forum lainnya, apalagi di sosial media.

"Saya kira perlu juga ICW dipanggil ke sini. Untuk mengklarifikasi supaya terang dan terbuka. Di sini tempatnya untuk bicara benar. Tolong ICW dipanggil, ditanya uang sebanyak itu untuk apa," kata Romli.