Laporan Wartawwan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melaui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) pemerintah membuat sejumlah terobosan.

Dengan Perppu tersebut pemerintah mencoba menyederhanakan mekanisme pembubaran partai politik.

Mekanisme yang tadinya di UU ormas diatur melalui proses persidangan, kini pencabutan pengesahan bisa dilakukan langsung kementerian terkait.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, menilai hal itu sebagai kemunduran demokrasi.

karena dalam perppu hampir tidak ada celah bagi ormas untuk memberikan klarifikasi atas penilaian buruk pemerintah.

"Ini mengancam demokrasi, karena adanya penghilangan pasal (proses) pengadilan itu, pemerintah sudah abuse (red: melakukan penyalahgunaan) dalam melaksanaana kewenangan," ujarnya saat dihubungi.

Terobosan lain melalui Perppu tersebut jika dibandingkan UU ormas adalah penambahan ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

Hal itu diatur melalui penambahan pasal baru, yakni pasal 82A yang bunyinya:

"Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Pasal 59 ayat 3 huruf a berisi larangan bagi ormas untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap gelongan tertentu, berdasarkan SARA.

Sementara pada ayat 3 huruf b berisi larangan untuk tidak melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama.

Pasal 59 ayat 4 huruf a berisi larangan untuk menggunakan atribut dari organisasi atau kelompok yang sudah dilarang pemerintah.

Pada huruf b diatur ormas dilarang melakukan kegiatan separatisme, dan pada huruf c ormas diatur untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila.