TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh seleksi penerimaan calon Taruna Akpol 2017 kembali terjadi.

Kali ini, protes disampaikan para peserta seleksi penerimaan calon taruna Akpol di Polda Sumatera Utara.

Penyebabnya, ada peserta yang belakangan diketahui anak pejabat polda setempat lolos seleksi penerimaan meski nilai tes rendah dan berada di ranking ke-26 dari jatah kuota 14 calon.

Lantas, peserta tersebut menjadi calon ke-15 taruna Akpol yang dikirimkan untuk mengikuti tes di tingkat pusat, Akpol Semarang.

Ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/7/2017), Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul memberikan penjelasan perihal diloloskannya peserta tersebut.

Martinus mengawali dengan menyatakan, tidak ada kolusi maupun penyalahgunaan jabatan atas diloloskannya peserta tersebut dalam seleksi penerimaan calon taruna Akpol di Polda Sumut.

Baca: Uang Rp 212 Juta Melayang, Warga Pekanbaru Tak Lulus Jadi Taruni Akpol

Ia mengakui, ada arahan dari Polri melalui telegram kepada panitia daerah seleksi penerimaan calon taruna Akpol di tingkat polda.

Isi telegram tersebut di antaranya ditentukan jumlah kuota calon taruna Akpol setiap polda yang dapat dikirimkan dalam seleksi penerimaan di tingkat pusat. Adapun jatah kuota Polda Sumut adalah sebanyak 14 calon taruna.

Selain mekanisme tersebut, Martinus menyebut ada yang disebut jalur talent scouting atau pemanduan bakat untuk menampung peserta yang memiliki kelebihan kemampuan atau prestasi tertentu namun mendapat nilai tes rendah dan tidak masuk ke dalam kuota.

"Memang ada satu penambahan sesuai dengan talent scouting yang ada karena kemampuannya (atau) dia berprestasi, " kata Martinus.

Ia mengungkapkan, diloloskannya peserta melalui jalur talent scouting dan dikirimkan ke seleksi tingkat pusat ke Semarang merupakan usulan atau rekomendasi dari polda.

Baca: Kisruh Penerimaan Taruna Akpol, Kapolda Jawa Barat Terancam Sanksi Dari Mabes Polri

Peserta tersebut lolos atas penilaian prestasi tertentu oleh panitia di tingkat polda. Namun, bukan sang kapolda yang menentukan lolosnya peserta tersebut.