TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ingin kasus dokumen palsu pada jemaah haji kembali terulang, pemerintah sudah punya langkah antisipasi.

Kementerian Agama berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan negara tetangga seperti Filipina, agar kasus dokumen palsu menggunakan visa negara lain tidak kembali terjadi.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Ini penting dilakukan karena sesuai amanat UU, Indonesia tidak mengenal Dwi Kwarganegaraan.

"Brunai, Malaysia sudah pasti kuota hajinya juga habis. Berdasarkan pengalaman tahun lalu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah Arab saudi, maupun Filipina untuk tidak mengeluarkan pasport bagi jemaah haji Indonesia, ungkap Lukman Hakim Saifuddin disela pembekalan Media Centre Haji di kantor Kemenag RI, Senin (17/6/2017).

Dalam hal ini Menteri Lukman menekankan kejujuruan, sebab Ibadah baginya harus sesuai ketentuan dan aturan

"Kita ingin menekankan ibadah haji itu ibadah, jadi harus sesuai kentutuan tidak ada ibadah yang dilakukan tidak sesuai ketentuan. Kita terus melakukan sosialisasi, agar jangan mau di titipu oknum yang memanfaatkan keterbatasan informasi dengan iming iming berangkat haji secara singkat," urainya.