TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menentukan sikap, apakah tetap berada di koalisi partai pendukung pemerintah atau keluar dari koalisi.

Hal itu menyusul sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana menilai, sikap tersebut membuat soliditas suatu koalisi menjadi tak sehat.

"Tentunya PAN juga harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Tingkah laku PAN, kata dia, sudah diketahui bersama oleh publik. PAN juga kerap kali tak ikut konsolidasi antar-fraksi pendukung pemerintah.

Baca: Andre: Jokowi Takut Head to Head dengan Prabowo di Pilpres 2019

Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan penilaian kepada PAN.

"Kami tidak membahas khusus, takut kami dianggap menganggap terlampau penting kawan yang satu ini. Presiden pun sudah tahu. Terserah Presiden saja," tutur Sekretaris Fraksi Hanura di DPR itu.

Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.

Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebelumnya menilai, penentuan mitra koalisi di pemerintahan merupakan hak Presiden Joko Widodo sepenuhnya.

PAN sama sekali belum membahas rencana untuk keluar dari gerbong koalisi.

Menurut dia, PAN selalu mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak kepada rakyat dan memberi saran jika bertentangan dengan kemauan rakyat.

Adapun Sekjen PAN Eddy Soeparno mengklaim pihaknya tetap konsisten mendukung pemerintah sebagai bagian dari koalisi.