TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono menegaskan dukungan kepada pemerintah untuk bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu MKGR harus terus membantu pemerintah dalam mensejahtrakan rakyat tersebut. Namun, MKGR akan selalu kritis jika pembangunan ini tidak berpihak kepada rakyat.

Utang Pemerintah Naik Rp 1.097,74 Triliun, Thomas Lembong: Yang Mengkritik Itu Konyol https://t.co/aOUXkuEJt1 via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 28, 2017

“Golkar dan MKGR akan selalu bersama rakyat dan terus berusaha menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi, saat ini belum waktunya bicara Pilpres, nanti 2019,” demikian disampaikan Roem Kono dalam acara halal bi halal keluarga besar MKGR ‘Merajut kembali semangat gotong royong yang berjiwa Pancasila sebagai perekat bangsa’ di Jakarta, pada jumat (28/7/2017) malam.

Hadir antara lain politisi senior Golkar H. Irsyad Sudiro, Sekjen MKGR Adies Kadir, Aburizal Bakrie, Zainal Bintang, Cicip Sutardjo, Yahya Zaini, Abdullah Puteh, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Ali Wongso, Meutia Hafiz dan lain-lain.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR itu, kalau semua berpegang kepada Pancasila, maka dinamika politik yang dilakukan oleh seluruh elit politik dan tokoh bangsa ini adalah pasti untuk kebersamaan, kesejahteraan, kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bukan untuk kepentingan politik golongan dan pribadi,” ujarnya.

Karena itu kata Roem Kono, sekarang ini orang mudah mengaku Pancasilais, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nlai luhur Pancasila itu sendiri.

‘Jadi, MKGR harus komitmen dan terus mempelopori jiwa dan semangat gotong royong berjiwa Pancasila, demi kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa,” tambahnya.

Mengapa? Kata Roem Kono, MKGR dan Golkar ini memiliki sejarah panjang untuk mendirikan Republik Indonesia ini. Sehingga, jangan sampai kader Golkar di seluruh Indonesia mencederai Pancasila sebagai ideology Negara. “Ingat Golkar dalam berpolitik selalu berpegang tegung kepada demokrasi Pancasila,” jelasnya.

Dengan demikian dia meminta seleuruh elemen bangsa dalam berdemokrasi harus tetap menjunjung tinggi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. “Itulah pilar-pilar Negara yang menjadi pegangan MKGR dan Golkar dalam berpolitik. Yaitu, politik kebangsaan. Bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam kesempatan itu juga menyatakan hal yang sama, jika Golkar harus mendukung dan selalu bersama pemerintah. Namun, kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka MKGR dan Golkar harus tetap kritis.

“Kalau sikap itu terus dilakukan, maka Golkar akan terus mendapat simpati rakyat. Sebaliknya, kalau Golkar membiarkan ketimpangan, maka Golkar akan ditinggalkan rakyat,” katanya.