Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Rommahurmuziy ikut berkomentar mengenai Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu yang telah disahkan dengan presidential threshold 20 persen.

Ia menuturkan presidential threshold, sejak diperkenalkanpembentuk UU untuk Pilpres 2004 lalu, angkanya berubah-berubah.

"Semula (2004) 15 persen, kemudian dinaikkan dimasa kepresidenan SBY menjadi 20 persen (2009 dan 2014)," kata Rommahurmuziy dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2017).

Baca: Soal Pernyataan Lelucon Politik Prabowo, NasDem Singgung Saat SBY Terpilih Jadi Presiden

Pria yang akrab disapa Romy tersebut menuturkan DPR dalam rapat paripurna telah memutuskan PT sebesar 20 persen untuk mempertahankan aturan yang digunakan dalam dua pemilu sebelumnya.

Ia menuturkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum persidangannya tahun 2008 soal gugatan terhadap presiden threshold menyatakan bahwa itu adalah open legal policy alias wilayah terbuka terserah pembentuk UU.

"Bahwa esensi serentaknya pilpres dan pileg pada Pemilu 2019, salah satunya adalah mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu ketimbang selama ini memisahkan keduanya," kata Romy.

Jika presiden threshold 0 persen, kata Romy, dipastikan hampir seluruh partai politik peserta pemilu akan mengusung calon presiden pada 2019.

Akhirnya, esensi penghematan biaya tidak terjadi.

Kemudian rakyat menanggung biaya melalui APBN dan APBD.

Karenanya, Romy mengatakan semangat menghemat pembiayaan itu juga menuntun DPR dalam Rapat Paripurna yang lalu sehingga menaikkan parlemen threshold dari 3,5 persen menjadi 4 persen.

Pernyataan Jokowi terkait Penetapan Presidential Threshold Dinilai Demokrat Menggelikan https://t.co/XnG6hSiIRi via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 30, 2017

"Tentu menjadi lelucon, meminjam bahasa akhir-akhir ini, kalau threshold parlemen dinaikkan, justru presiden threshold ditiadakan. Menjadi lebih lelucon kalau 2019 kita miliki 12 calon presiden," kata Romy.