Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen sampai 25 persen sebagai lelucon, tidak tepat.

"Angka 20 persen itu sudah dipakai pada 2009 dan 2014 dimana Pak Prabowo juga sebagai kontestan. Lalu kenapa hari ini disebut sebagai lelucon? Apakah dua pilpres sebelumnya juga lelucon?" tanya Wasekjen PPP Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Minggu (30/7/2017).

Terkait putusan MK mengenai pemilu serentak, Baidowi mengatakan tidak ada satupun klausul yang membatalkan ketentuan presidential threshold.

Bahkan, lanjut Baidowi, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu juga telah mengundang penggugat asal yakni Effendi Ghazali yang juga mengakui dalam putusan MK tak ada klasul pembatalan presiden threshold.

Baca: Pernyataan Jokowi terkait Penetapan Presidential Threshold Dinilai Demokrat Menggelikan

Mengenai ketentuan presiden threshold menjadi kewenangan pembentuk UU, karena sifatnya open legal polisi.

"Juga tidak ada larangan hasil pemilu 2014 dipakai sebagai acuan presidential threshold, karena masih transisi. Menjadi calon presiden itu tidak sembarang orang, kalau terlalu banyak justru seperti lelucon karena rame nanti dianggap mirip pasar," kata Baidowi.

Sebelumnya, empat partai politik termasuk Gerindra, menolak disahkannya UU Pemilu 2019 yang telah disetujui DPR.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, partainya menolak bertanggungjawab terhadap lahirnya UU Pemilu tersebut.

"UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR, kita tidak ikut bertanggung jawab. Kita tidak mau ditertawakan sejarah," kata Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017).

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, partai yang dipimpinnya tidak ingin ikut dalam aturan yang melawan logika.

"PT 20 persen adalah lelucon politik yang menipu Indonesia, saya tidak mau terlibat yang seperti itu," tegasnya.