Mahfud MD Nilai Pemerintah Tak Salah Berniat Investasikan Dana Haji di Bidang Infrastruktur
Mahfud MD menilai tidak ada yang salah dari niat pemerintah untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk infrastruktur
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai tidak ada yang salah dari niat pemerintah untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk infrastruktur.
Mantan Menteri Pertahanan tahun 2000-2001 itu menjelaskan dana haji jika sudah disetorkan kepada negara berarti sudah menjadi hak dan kewajiban negara untuk mengelolanya.
"Kalau sudah disetorkan kepada negara itu tidak bisa dibilang masih menjadi milik orang per orang. Saya rasa tidak ada undang-undang yang dilanggar selama masih transparan," terang Mahfud.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri penganugerahan 15 kementerian dan lembaga non-kementerian yang turut andil dalam mensukseskan mudik lebaran 2017 oleh UKP Pancasila di Gedung Krida Bakti, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).
Mahfud menjelaskan bahwa penganggaran dana haji untuk perbaikan infrastruktur juga dilakukan oleh negara tetangga yakni Malaysia. Mahfud MD juga mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperbolehkan dana haji untuk diinvestasikan dalam bentuk infrastruktur.
"Majelis ulama juga katakan boleh untuk infrastruktur, kan untuk pembinaan haji. Kalau investasi infrastruktur beri keuntungan kan untuk penyelenggaraan haji juga," kata Mahfud MD
"Investasi dana haji bukan untuk negara tapi dimanfaatkan agar berkembang," pungkasnya.
