Wakil Ketua Umum Gerindra Minta Maaf soal Ucapan 'Wajar PDIP Disamakan dengan PKI'
Arief sempat mengatakan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan membohongi rakyat sehingga wajar jika disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta maaf atas pernyataanya.
Arief sempat mengatakan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan membohongi rakyat sehingga 'wajar jika disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)".
Lewat sebuah surat yang ditandatangani diatas materai Rp 6 ribu itu, Arief meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDI Perjuangan. Surat itu tertanggal Selasa (1/7/2017).
Berikut isi surat permohonan maaf yang ia bikin dan diterima Tribunnews.com:
Hal : Permohonan maaf
Kepada YTH
Ketua Umum PDI-Perjuangan
Dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia
Dengan hormat
Salam Demokrasi
Bersama ini saya bertanda tangan di bawah ini
Nama : Arief Poyuono
Jabatan : Wakil Ketua Umum Gerindra
Bersama Ini terkait pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT “Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat, dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara".
Karena itu, untuk meluruskan kesalah pahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besar nya pada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut di atas.
Atas perhatiannya dan kebersamaan dalam sebuah negara Demokrasi, saya ucapakan terima kasih
Jakarta 1 Agustus 2017
ARIEF POYUONO
WAKIL KETUA UMUM GERINDRA
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.