TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR menyoroti delapan proyek strategis di Madura senilai Rp. 53 triliun. Mereka meminta agar ada transparansi yang dilakukan pemerintah dalam upaya merekrut investor.

"Harus ada keterbukaan dari pemerintah dalam mencari investor. Kita tidak menginginkan nantinya ada komitmen-komitmen terselubung dalam pembangunan 8 proyek strategis di Madura itu," kata Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2017)

Nizar menyampaikan proyek ini haruslah diawasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Menurutnya jangan sampai Madura menjadi sapi perah bagi investor - investor.

"8 proyek ini jangan sampai hanya investornya saja yang untung. Masyarakat Madura haruslah lebih sejahtera dan mendapat keuntungan juga. Tidak hanya segelintir orang saja," ungkap Politikus Gerindra ini.

Nizar juga tidak menginginkan proyek ini seperti proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Selain investornya dari asing dan tidak ada keterbukaan dalam rekrutmen investor, ada agenda terselubung juga berupa penguasaan tanah disepanjang rel kereta itu.

"Kami harap investor dalam proyek di Madura lebih baik investor lokal atau nasional. Itu lebih baik dibandingkan investor asing," paparnya

Terlebih lagi menurutnya kultur masyarakat Madura berbeda dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Sehingga pembangunan yang dilakukan harus juga melibatkan seluruh komponen masyarakat Madura