Ia menyatakan, partai harus bisa membaca di tangan siapakah cita-cita politik Perindo bisa tersalurkan dengan baik.

Karena itulah partainya memunculkan nama Presiden Jokowi sebagai salah satu alternatif tokoh yang dipandang mampu mewujudkan cita-cita partai.

"Partai harus realistis. Bahwa siapa yang lebih memungkinkan untuk didukung agar dalam konteks cita-cita politik Perindo itu dapat tersalurkan dengan baik itu melalui siapa yang mungkin. Apakah melalui Jokowi apakah melalui yang lain," ucap Rofiq, saat dihubungi Rabu.

Hal itu akan dibahas sebagai agenda utama pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) akhir tahun ini.

Rofiq mengakui, nama Jokowi pertama kali dilontarkan oleh Hary sebagai upaya uji coba di kalangan kader Perindo dan masyarakat luas.

Meski sebelumnya telah gencar mempopulerkan sosok Hary Tanoe melalui jaringan media milik MNC, Rofiq menilai wajar bila saat ini partainya justru hendak mendukung Jokowi di pemilu 2019.

Sebab, menurut Rofiq, Hary tak pernah sekalipun mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

"Tapi bahwa Pak Hary statement terbuka untuk menjadi capres kan enggak pernah. Tidak pernah terjadi," ujar Rofiq.

Rofiq melanjutkan, pencapresan Hary justru datang dari para kader Perindo sebagi bentuk militansi terhadap partai.

Ia pun menilai wajar jika kader partainya menginginkan ketua umumnya menjadi presiden karena hal itu juga dialami oleh partai lain.

"Justru itu (pencapresan Hary Tanoe) keinginan kader agar terjadi militansi yang maksimal maka itu bisa terjadi, punya keinginan agar Pak Hary maju," ujar Rofiq.

Kini, setelah keluar pernyataan bakal mendukung Jokowi di pemilu 2019, beberapa agenda politik Perindo pun berubah. Salah satunya terkait uji materi Undang-Undang Pemilu.

Perindo yang awalnya getol menentang keberadaan presidential threshold kini justru tak akan menggugat pasal tersebut.

Rofiq menyatakan, partainya hanya akan menggugat proses verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu yang hanya diberlakukan kepada partai baru.