Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

GP Ansor Akan Bawa Hasil Diskusi Soal Perda Intoleransi Ke DPRD DKI

"FGD ini dibuat untuk mencari solusi tentang apakah diperlukan Perda Intoleransi di Jakarta?"

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
zoom-in GP Ansor Akan Bawa Hasil Diskusi Soal Perda Intoleransi Ke DPRD DKI
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? yang digelar di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Anshor menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah?.

Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdu Aziz mengatakan acara tersebut untuk menemukan solusi dalam menangkal sikap intoleransi yang semakin marak di Jakarta.

"FGD ini dibuat untuk mencari solusi tentang apakah diperlukan Perda Intoleransi di Jakarta?" ujar Aziz di Kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Baca: Habib Rizieq Batal Pulang ke Tanah Air Pada 16 Agustus, Alasannya Sibuk Persiapan Ibadah Haji

Hasil FGD terkait pembahasan Perda toleransi tersebut akan didorong untuk bisa dikaji di DPRD DKI.

"Hasil ini akan dibawa kepada seluruh fraksi dan eksekutif yang ada di Jakarta, sebagai bahan kajian," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Lebih lanjut Aziz berharap agar kelak Perda Intoleransi bisa menjadi satu acuan kuat dalam menghadapi sikap-sikap antitoleransi yang semakin gencar dilakukan sejumlah pihak.

Baca: Idrus Marham: Golkar Tak Lagi Bicara Soal Dukungan, Tapi Sudah Ambil Langkah Menangkan Jokowi

"Mudah-mudahan ini akan menjadi acuan dalam melihat perkembangan kekinian yang sedang terjadi," katanya.

Perda Intoleransi, kata dia, diharapkan bisa mengurangi bahkan menghentikan sikap inintoleransi yang terjadi di ibukota.

"(Kita harap) persoalan intolerasi di Jakarta minimal bisa diminimalisasi, bahkan menghentikan kasus-kasus seperti intimidasi karena perbedaan pilihan dan perbedaan agama," katanya.

Menurutnya, kasus-kasus yang terkait dengan intimidasi lantaran 'perbedaan', seharusnya sudah tidak dilakukan.

"Di Jakarta (kasus seperti ini) harus sudah tidak ada lagi," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas