TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkarakan poltisi Partai NasDem, Victor Bungtilu Laiskodat , menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru tidak ada kaitannya dengan kasus Partai Gerindra yang merupakan koalisi PKS.

Kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017), Zainudin Paru menyebut sikap PKS yang tidak terima dengan pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat, diambil tanpa berkordinasi dengan Partai Gerindra.

Meskipun saat ini Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono juga diperkarakan oleh Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kami tidak ada urusan dengan Gerindra, koalisi tidak sama. Gerindra dengan Gerindra, PKS dengan PKS," ujarnya.

Pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat yang dipermasalahkan itu, dilontarkan saat ia berpidato di acara kampanye salah satu kandidat calon Bupati yang didukung Partai NasDem.

Ia mengingatkan masyarakat bahwa ada kelompok ekstrimis yang mendukung negara khilafah, atau sistem tata negara Islam.

Dalam video yang diterima Tribunnews.com mengenai pernyataan yang dipermasalahkan itu, Politisi Partai NasDem tersebut mengingatkan bahwa pendukung kelompok-kelompok tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Victor Bungtilo Laiskodat juga menyebut di negara Khilafah, semua warganya harus menganut agama Islam.

Di kesempatan itu Victor Bungtilu Laiskodat juga sempat menyatakan kata-kata kasar yang menurut Zainudin Paru sangat tidak pantas diucapkan seorang kader Partai Politik pendukung pemerintah, yakni "kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh."

Sementara Arief Pouyono dipidanakan oleh PDIP karena dalam pernyataan dalam siaran persnya menyamakan partai berlambang kepala banteng itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKSI).

Pertanyaan itu disampaikan berkaitan dengan polemik Presidential Threshold (PT) atau ambang batas Pemilihan Presiden (Pilpres).

Zainudin Paru mengatakan pihaknya sudah menerima video tersebut sejak hari Selasa (1/8/2017), di hari yang sama Victor Bungtilu Laiskodat menyampaikan pernyataannya yang kontroversial itu.

Pihaknya baru mengumumkan sikap DPP PKS atas kasus tersebut hari ini, setelah Arief Poyuono dilaporkan karena butuh waktu untuk mempersiapkan.

"Kami kan tabayun (red: klarifikasi) dulu, kami panggil kader-kader kami yang tahu kejadiannya," ujar Zainudin Paru.