Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lakpesdam PBNU: Perlu Komunikasi Politik yang Baik terkait Investasi Dana Haji

Dadi Darmadi berpendapat, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji ini.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Lakpesdam PBNU: Perlu Komunikasi Politik yang Baik terkait Investasi Dana Haji
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Jemaah caloh haji mengantre untuk pemeriksaan barang bawaan sebelum memasuki Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, Kamis (3/8/2017). Sebanyak 393 orang jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) tujuh asal Medan diberangkatkan menuju Tanah Suci. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini muncul polemik ditengah masyarakat tentang pemanfaatan dana haji pasca dilantiknya pengurus BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Sesaat kemudian lalu muncul wacana bahwa dana haji dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU) DR Dadi Darmadi berpendapat, setidaknya ada dua hal penting terkait investasi dana haji ini.

Pertama, sekarang ini harus diakui nuansa politik terlihat menjadi lebih dominan ketimbang aspek ekonomi strategisnya. Sehingga siapapun yang bicara direspon dengan politis.

Untuk itu, sebaiknya kita proporsional saja.

"Ini kan dana masyarakat yang ingin berhaji dan perlu kita maksimalkan dalam bentuk investasi yang benar-benar menguntungkan untuk mereka," kata Dadi di Jakarta, Minggu (6/8/2017).

Baca: Terungkap Alasan SA Melahirkan Sendiri hingga Menyimpan Bayinya di dalam Freezer

Berita Rekomendasi

Meskipun demikian, kata Dadi, nampaknya perlu komunikasi politik yang baik, dengan kepala dingin dan hati yang bersih, baik pihak pemerintah, Presiden, DPR, dan tokoh masyarakat sendiri.

Menurut Dadi, BPKH sebagai lembaga yang relatif baru seharusnya diberikan kesempatan dulu untuk menjelaskan siapa mereka, apa programnya, apa wewenangnya, dan bagaimana rencana pemanfaatan dana haji yang sudah 90 triliun lebih itu.

"Selama ini, dana haji sudah besar tapi tidak produktif," ujarnya.

Pengajar di UIN Syarif Hidayatulloh ini mewanti-wanti agar wacana publik sebaiknya diarahkan kepada dukungan bagi pemanfaatan dana haji oleh lembaga BPKH sesuai dengan UU-nya.

Dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang strategis, rasional dan menguntungkan menurut investasi sesuai dengan syariah, bukan keputusan politik semata.

Ditegaskan Dadi, Presiden boleh saja menyarankan dana haji diinvestasikan dalam infrastruktur. Tapi, kalau menurut perhitungan investasi tidak menguntungkan, ya jangan.

Jangan juga karena alasan tertentu, dana haji diinvestasikan dalam bidang-bidang yang berisiko, meskipun itu disarankan oleh sebagian masyarakat sendiri.

"Investasikan dana haji dalam infrastruktur kalau memang itu menguntungkan para calon jamaah haji," katanya.

Dadi pun meminta dana haji ini diinvestasikan di berbagai sektor yang bakal menguntungkan jemaah, infrastruktur hanyalah salah satunya.

Dadi mencontohkan Malaysia yang merupakan contoh baik bagaimana mengelola dana tabungan haji jemaah untuk pengembangan ekonomi bangsa.

"Sebagai perbandingan di Malaysia. Dana tabungan haji jamaah dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi bangsa lewat bisnis dan investasi dalam bidang konstruksi, industri pertanian, perminyakan, perbankan Islam, real estate, IT dan sektor jasa," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas