TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemindahan ibukota dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan pembangunan. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menilai pemindahan ibukota akan diikuti oleh pergeseran kepentingan ekonomi dan sosial bergeser dari Jawa ke kawasan yang baru dan mendatangkan investasi.

"Ketimpangan terjadi karena adanya ketidakadilan dari pusat. Hal ini perlu diatasi dengan manajemen ke Indonesiaan yang baik, salah satunya dengan pemindahan Ibukota untuk pemerataan kesejahteraan," kata Sugianto Sabran dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (10/8/2017).

Ia menjelaskan, ketimpangan bisa dilihat dari porsi alokasi anggaran dari pusat ke Kalteng. Dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kalteng jauh di bawah pulau Jawa.

Baca: Kisah Batu di Ruang Kepala Sekolah Bisa Keluarkan Suara Mirip Gamelan

"Kami kaya sumber daya alam, tapi bukan kami yang menikmati. Kami menyuplai kebutuhan energi untuk pulau Jawa, tapi kami tidak mendapatkan imbal investasi pembangunan infrastruktur yang cukup," jelas Sugianto.

Kendati demikian, Sugianto menyerahkan persoalan pemindahan ibukota ke pemerintah pusat.

Sugianto mengaku hanya diperintahkan menyiapkan lokasi 300-500 ribu hektar.

"Detil tempat dan lokasi hanya saya dengan Presiden yang tahu. Secara Istimewa itu hak prerogatif presiden. Rahasia Presiden Jokowi. Silahkan Pak Jokowi menunjuk lokasi yang cocok sesuai kajian," kata Sugianto.

Baca: Pihak yang Permasalahkan Patung Tuban Silahkan Datang Ke Klenteng Kwan Sing Bio

Ia juga setuju dengan langkah Bappenas yang mengkaji banyak daerah untuk dijadikan ibukota.

"Kalaupun jatuh ke Kalteng, kami akan sambut dengan ramah, karena warga Kalteng ramah dan toleran."

"Kalteng akan menyiapkan kota yang bahagia untuk penduduknya. Dan sehat, umur panjang bagi warganya karena sehat dengan green & smart city," tandas Sugianto.