TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Menko Luhut menerima 2 laporan mengejutkan dalam kunjungannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelayaran Katangka Makassar, Rabu (9/8/2017).

Pertama, terus menurunnya jumlah siswa. Kedua, beberapa SMK di Makassar telah menutup bidang studi pelayarannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Menko Luhut memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ternyata bersifat lintas kementerian/lembaga tersebut.

“Didoain aja semuanya, (sekat birokrasi) ini akan saya dobrak supaya (solusi) itu jadi,” ujar Luhut mengajak semua pihak di daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi.

Maka dari itu, tidak hanya Mendikbud, Menteri Perhubungan, Menteri KKP, Menristekdikti, dan Menteri PU Pera yang akan diundang rapat minggu depan.

Tapi juga Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Sekolah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) Gowa. Dengan penyelesaian terintegrasi seperti ini Menko Luhut menyatakan keyakinannya dengan berkata,

“Negara kita negara kelautan (dengan) 79% (wilayah) kita adalah laut. Masa untuk masalah begini aja kita nggak (mau) kelarin?”

Menko Luhut mengidentifikasi masalah ke dalam tiga faktor utama, yakni terkait sertifikasi, kualitas guru, dan kecukupan sarana prasarana.

Khusus masalah kualitas guru, Menko Luhut menggaris bawahi status para guru produktif yang sudah harus mengantongi sertifikat tenaga pendidik khusus SMK Kemaritiman, supaya nantinya para guru tersebut memiliki kapabilitas serta profesionalisme yang mumpuni.

“Pentingnya status para guru produktif, kenapa? Karena jika tidak ada guru produktif, nantinya tidak ada orang profesionalnya,” tambahnya.

*Pendidikan Vokasi Kemaritiman jadi Perhatian Menko Luhut*

Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan bahwa joint resource bisa menjadi solusi sementara terkait mahalnya pengadaan peralatan simulator yang bisa mencapai harga Rp 7 – 9 milyar perunit.

“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” pungkasnya.

Pendidikan vokasi kelautan ini menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.