TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan angkat bicara mengenai wacana pembangunan Gedung DPR kembali. Wacana tersebut muncul menyusul adanya kenaikan anggaran DPR 2018 sebesar Rp5,7 triliun

Ia mengakui kondisi gedung tidak layak khususnya Gedung Nusantara I yang sudah ada kajiannya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.

"Kami melihat gedung DPR ini sudah 15 tahun belum ada renovasi secara total. Apakah mau dibangun atau renovasi total, itu urusan pemerintah namun masuk di nomenklatur Kesekjenan DPR," kata Taufik di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Baca: Fahri Hamzah Usulkan DPR Bangun Apartemen untuk Anggota Dewan

Secara teknis, kata Taufik, Pimpinan DPR menyerahkannya kepada Kesekjenan DPR dan pemerintah yang sejauh ini terus mengkaji hal tersebut.

Waketum PAN itu mengingatkan adanya rekomendasi Kemenpupera yang menyebutkan bahwa harus ada renovasi menyeluruh karena bangunan di Gedung Nusantara I sudah miring.

"Karena kondisi bangunannya sudah 15 tahun belum dipelihara. Selama ini masih ditunda, pihak DPR mengembalikan kepada pemerintah," ujarnya.

Taufik tidak menginginkanterjadi hal negatif khususnya terkait rekomendasi Kemenpupera sehingga langkah cepat dibutuhkan.

Dia mengingatkan gedung DPR pada dasarnya dimiliki rakyat sehingga apabila dilakukan pembangunan baru atau renovasi tidak masalah.

Sedangkan mengenai kategori mewah atau tidak, Taufik menyerahkannya kepada pihak pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah usulan kenaikan anggaran DPR mencapai Rp7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Anton menyebut DPR mengusulkan kenaikan sekitar Rp5,7 triliun untuk Satuan Kerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.

Baca: Jemaah Cerita Ibunya Sakit Jantung karena Batal Umrah Gunakan Jasa First Travel

Adapun rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan Rp1,7 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Usulan kenaikan anggaran DPR tahun anggaran 2018, kata Anton, akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus mendatang.

Hasil nota keuangan itu akan dibawa dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Anton menjelaskan rencananya dari total usulan kenaikan anggaran itu akan dipergunakan untuk penataan kawasan DPR seperti pembangunan apartemen bagi anggota-anggota dewan.