Anggaran untuk Industri Pertahanan Strategis dalam Negeri Akan Dinaikkan
"Kita pernah mengalami embargo, kalau industri strategis kita sudah mandiri, kita tidak perlu khawatir apa-apa, kita punya kepercayaan diri,"
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Industri pertahanan merupakan salah satu sektor yang tidak bisa diremehkan.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan, Indonesia pernah diembargo oleh negara-negara barat, yang akhirnya membuat TNI tidak bisa mengakses produk-produk pertahanan mereka.
"Kita pernah mengalami embargo, kalau industri strategis kita sudah mandiri, kita tidak perlu khawatir apa-apa, kita punya kepercayaan diri," katanya kepada wartawan di sel acara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017),
Saat ini menurut Panglima TNI industri pertahanan dalam negeri, perlahan sudah mulai bangkit. Ia menyebut hal itu antara lain terlihat dari upaya pemerintah mendorong perusahaan plat merah, untuk ikut bekerjasama dengan pemerintahan Korea Selatan, untuk membangun pesawat tempur Indonesian Fighter - Experiment (KI-X), dan kapal selam KRI Nagapasa.
"Radar juga sudah mulai, rantai tank. Tapi yang jelas industri strategis sangat diperlukan, ke depan dalam pertahanan negara," ujarnya.
Ketua KKIP, Soemardjono, ddalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa saat ini anggaran Kementerian Pertahanan sekitar 20 persennya dialokasikan untuk idustri strategis dalam negeri. Rencanannya kedepannya anggaran tersebut akan dinaikkan hingga 40 persen.
"Nanti naik (sampai) empat puluh persen, anggaran dua puluh persen akan naik, pemerintah akan berupaya untuk menaikkan itu, suapaya industri dalam negeri bisa menyerap untuk memaksimalkan," katanya.
