Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara ke DPR sesuatu yang melompat.

Pengamat politik Ray Rangkuti, dasar argumentasi yang dilontarkan Fahri Hamzah tidak kuat.

Alasannya Pansus Angket KPK, jelas Ray Rangkuti, hanya mengusut dugaan adanya pelanggaran UU yang dilakukan pemerintah.

"Artinya, presiden hanya bisa dimintai keterangan terkait tindakannya dan sikapnya sebagai kepala pemerintah, bukan kepala negara," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Kamis (24/8/2017).

Baca: Ketua DPR Minta Polisi Seret Pihak yang Pesan Berita Hoax dan Fitnah Saracen ke Pengadilan

Karena itu, tegas dia, sebagai kepala negara, presiden tidak dapat dihadirkan dalam rapat-rapat kerja dengan DPR.

Dia tegaskan, Kepala negara sejatinya baru dapat dihadirkan di dalam persidangan oleh keputusan MPR.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejak awal, dasar pembentukan pansus angket KPK ini sendiri memang terlihat lemah tapi terlau dipaksakan.

Pansus memasukan KPK dalam unsur pemerintah padahal bukan cabang kekuasaan yang ikut membuat aturan yang mengikat masyarakat.

Bahwa KPK melaksanakan UU, tentu saja iya.

Baca: Masuk Dalam Struktur Saracen, Polisi Akan Minta Klarifikasi Eggi Sudjana

Karena tidak mungkin ada lembaga negara yang bekerja tidak dalam pelaksanaan UU.

Tapi tidak semua lembaga negara yang bekerja melaksanakan UU berarti lembaga pemerintah yang oleh karena itu dapat diangket.

Maka status lembaga itu dibuat independen.

Dalam artian bukan berarti cabang kekuasaan dari eksekutif maupun legislatif.

Baca: Ini Alasan Pansus Minta BPK Audit Barang Sitaan KPK

Dengan cara berpikir yang dipaksakan itu, tentunya, tak sulit juga untuk memahami logika melompat Fahri Hamzah.

Dalam bahasa lain, imbuhnya, jika pansus KPK bisa dibentuk dengan dasar yang lemah, tentu dasar berpikir lainnya juga bisa diuji coba.

Satu diantaranya memperkenalkan pemanggilan presiden sebagai kepala negara dalam rapat pansus.

Artinya, ide Fahri Hamzah seperti menantang fraksi-fraksi pendukung pansus yang umumnya adalah barisan pendukung presiden.

"Maka jawaban atas permintaan Fakhri ini lebih tepat mereka jawab. Ini sekaligus menguji keabsahan logika dasar pembentukan pansus KPK," katanya.

"Jika berani membuat tafsiran baru atas kewenangan DPR membentuk pansus, apakah juga mereka punya keberanian yang sama untuk memanggil presiden ke rapat pansusnya," tambahnya.

Fahri Hamzah secara tidak langsung justru memperlihatkan kelemahan tujuan pembentukan pansus yang memang sejatinya hanya ingin mengganggu KPK, bukan memperkuatnya.