TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendukung penuh langkah penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut kasus proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas dan terhadap proyek-proyek lainnya.

PLT Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan bentuk dukungan penuh Kemenhub kepada KPK adalah dengan menyiapkan data yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kemenhub akan memberikan data yang diperlukan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut," kata Hengki dalam pernyataan persnya, Minggu(27/8/2017).

Hengki mengatakan dukungan tidak hanya terkait pemberian data melainkan juga termasuk audit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas dan terhadap proyek-proyek lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono sebagai tersangka karena telah menerima gratifikasi terkait pekerjaan pengerukan di Pelabuhan Laut Tanjung Emas.

Sebagai informasi, pagu anggaran proyek pengerukan Tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar Rp 320.605.130.400,00.

Anggaran tersebut untuk melakukan pengerukan di 9 lokasi pelabuhan.

Dari pagu anggaran yang dialokasikan, total nilai kontrak untuk 9 lokasi tersebut sebesar Rp 312.586.435.000 dengan perincian Rp 306.548.747.000 untuk kegiatan fisik, dan Rp 6.037.688.000 untuk kegiatan supervisi.

Dari 9 lokasi kegiatan pengerukan Tahun 2017, posisi sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 total progress penyerapan anggaran keuangan sebesar Rp 115.300.893.300 atau 36.89% dari total nilai kontrak dan 42.13% untuk realisasi pekerjaan fisik.

Adapun jumlah anggaran untuk pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp 47.690.680.000.

Sedangkan nilai kontraknya Rp 45.179.770.000 dengan posisi saat ini realisasi keuangan dan fisik mencapai 100%.