Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR Curigai KPK Lakukan Kesalahan Prosedur di Kasus TPPU Nazaruddin

KPK harus berikan penjelasan ke publik, DPR dan pemerintah, road map KPK seperti apa terhadap kasus Nazaruddin.

DPR Curigai KPK Lakukan Kesalahan Prosedur di Kasus TPPU Nazaruddin
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Terpidana korupsi yang juga mantan Anggota DPR M Nazaruddin menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2016). Nazaruddin diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang menjerat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menyerahkan sejumlah barang rampasan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa tanah ‎dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), M Nazaruddin dengan nilai aset sekitar Rp 24,5 miliar.

Menanggapi rencana KPK itu, anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani menilai, KPK tidak bisa semudah hanya menyerahkan aset Nazaruddin, lalu persoalan hukumnya tidak dijelaskan atau dilaporkan.

"Persoalannya tidak segampang itu, disikapi dengan katakan mau kembalikan asset. KPK harus berikan penjelasan ke publik, DPR dan pemerintah, road map KPK seperti apa terhadap kasus Nazaruddin. Sementara ada tindak pidana korupsi lain yang dilakukan oleh Nazaruddin, kasus hukumnya gimana. KPK kan sudah lama tangani kasus Nazaruddin," kata Arsul saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa pagi (29/8/2017).

Menurutnya, KPK harus menjelaskan bagaimana progres kasus Nazaruddin yang sudah sekian lama ditangani KPK.

"Kalau KPK bicara seperti itu dan kembalikan aset Nazaruddin, jangan-jangan ada kesalahan prosedur selama ini dilakukan KPK," ujar Arsul.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, penyerahan dilakukan hari ini di Hotel Kartika Chandra dalam acara Rakornas ANRI.

Acara juga dihadiri Menkeu dan Menpan RB, termasuk ada diskusi panel dengan narasumber dari KPK dan Kemenkeu.

Febri menjelaskan, perkara Nazaruddin sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap sejak 15 Juni 2016. Nilai aset itu diperkirakan Rp 24,5 miliar.

"Asetnya berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 630m2/1600m2 terletak di Jalan Warung Buncit Raya No 21 dan 26 RT 006 RW 03 Kelu‎rahan Kalibata, Kecamatan Pancoran," kata Febri.

Febri menambahkan aset dipergunakan oleh ANRI untuk pendukung kantor ANRI yang salah satunya adalah menjadi pusat informasi arsip negara dalam rangka penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas