TRIBUNNEWS.COM - Kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong ke Indonesia beberapa waktu lalu ternyata masih menyisakan rasa tidak puas bagi segelintir orang.

Sejak rencana kunjungan itu tersiar, pro kontra di media sosial pun tak terhindarkan.

Ada yang meminta agar pemerintah menolak kunjungan tersebut karena menganggap komunis bertentangan dengan Pancasila.

Di sisi lain, ada pula netizen yang memaklumi kunjungan tersebut, melihatnya sebagai kunjungan kerja antar negara.

Pada praktiknya, kunjungan itupun terlaksana Rabu (23/8/2017).

Nguyen Phu Trong tiba di Istana Merdeka sekira pukul 10.30 WIB.

Kedatangannya disambut dengan upacara kenegaraan.

Dalam pertemuannya, Presiden mengapresiasi hubungan kerjasama antara kedua negara yang telah terbangun selama 60 tahun.

Sikap presiden itulah yang masih menjadi ganjalan bagi segelintir netizen dan menkaitkan dengan peristiwa lainnya.

Salah satu pengguna Twitter mengunggah sebuah foto Emine Erdogan saat mengunjungi muslim Rohingya.

Melalui postingan itu, ia meminta Presiden Jokowi bersikap layaknya seorang pemimpin negara, dan bukan malah menyambut hangat komunis.

Postingan itu ia sampaikan dengan memention akun Twitter @Chilli_Pari yang notabene dikelola Gibran Rakabuming Raka.

Dalam postingan itu, pemilik akun Twitter @SultanMudaVIII meminta Gibran untuk memberitahu ayahnya agar bersikap sebagai kepala negara.

Gibran pun ternyata merespon mention tersebut, dengan jawaban khasnya yang santai.

Jawaban Gibran itupun memancing komentar netizen lainnya.

Mereka menilai Gibran selalu bisa bersikap santai dan cerdas meladeni haters.

@jojo_botak Cara yg elegan menghadapi pembenci,respect (emoticon jempol)

@alam_f Lawan hater dengan good sense of humour.. (lol emoticon)

@Tony_Harto Santai mas, biasalah kaum bumi datar,cara pandangnya dialah kebenaran, hub tatakrama antar negara tdk bisa di beda2in hrs hormat menghormati

Beberapa netizen pun mengungkap postingan yang diunggah akun @SultanMudaVIII merupakan foto lama.

@MarioTeduh6 Berita kpn tau di ceritain skrg

@widiguruh Berita dan foto tahun 2012, pak bersikaplah sbg warga negara yg baik dan adil, kasian anak2 mu

@R_unyut1224 ebusettt itu foto beritanya baru apa udah bertahun" lamanya pak??

Luncurkan Program Bantuan

Untuk diketahui, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meluncurkan program bantuan kemanusiaan untuk pembangunan komunitas yang berkelanjutan di Rakhine.

Pemerintah pun bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengirimkan tim dan bantuan bagi korban konflik tersebut.

Aliansi kemanusiaan ini mengirimkan sejumlah bantuan kemanusian yang terkumpul atas kerjasama beberapa LSM internasional dan komunitas lintas agama.

Yayasan keagamaan non-muslim pun turut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini. Salah satu di antaranya, perwakilan umat buddha Indonesia.

Memberikan bantuan ke Rakhinte State, Myanmar, di mana tengah terjadi konflik antar etnis, bukanlah perkara mudah.

Pasalnya selain situasi keamanan belum stabil, pribumi Rohingya juga mengecam masyarakat international yang memberikan bantuan kepada etnis Rohingnya.

Namun demikian situasi itu, menurut Ketua Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM) Ali Yusuf, tidak akan menjadi hambatan.

Baca: Viral di Media Sosial, Ini Isi Karung yang Dibuang di Sungai Wonosobo

Sejauh ini relawan-relawan dari Indonesia, bisa dengan lancar memberikan bantuan ke Rakhine State, dan kedepannya diharapkan hal yang sama terjadi.

"Sejak awal tidak, karena sejak awal kami mengajukan izin. Mendapatkan izin baru jalan, semua aktivitas diketahui oleh otoritas setempat, tentu dengan dukungan KBRI," ujar Ali Yusuf dalam sambutannya di acara peluncuran program AKIM, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Selain itu dalam penyaluran bantuan, pihak Indonesia selalu melibatkan otoritas dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat.

Ali Yusuf menyebut hal tersebut lah yang selama ini dilakukan saat menyampaikan bantuan ke Myanmar.

Sebab, aturan di Myanmar mengharuskan seperti itu.

"Di sana ada ketentuan baku, bahwa memang harus melalui otoritas setempat, kita memang bekerjasama dengan otoritas setempat, meminta izin. Kita juga selalu terbuka atas kegiatan kita," katanya.

Sejak awal konflik antara etnis Rohingya dengan pribumi di Rakhine State meningkat, Indonesia sudah mengulurkan bantuan. (*)