TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Pemerintah Myanmar untuk menghormati hak kemanusiaan warga Rohingya.

Pesan ini disampaikan Menteri Agama menyusul kembali terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine kepada umat Muslim Rohingya.

“Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan,” kata Menag, dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Menag, tragedi di Rohingya sangat miris, terlebih terjadi saat umat Islam dari berbagai negara sedang melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji.

Umat Islam saat ini sedang melakukan napak tilas pesan kemanusiaan yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW.

Sekitar 1.200 tahun silam, Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat manusia saat khutbah wada’ (perpisahan) di Arafah.

“Wahai manusia, sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram. Artinya, setiap manusia tidak boleh mengalirkan darah, merampas harta, dan mengganggu kehormatan sesamanya atas alasan apa pun,” terang Menag.

“Pesan Nabi ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk menjaga nyawa, harta, dan kehormatan diri,” lanjutnya.

Akan hal ini, Menag meminta semua pihak untuk menahan diri.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam ikut berkonstribusi bagi penyelesaian masalah Rohingya.

Di antaranya, Pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.

Pemerintah RI juga terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.

Pemerintah juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mengatasi situasi tersebut.

“Indonesia siap proaktif untuk ikut membantu penyelesaian masalah Muslim Rohingya di Myanmar,” katanya.

Sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menlu Retno Marsudi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa Menteri Luar Negari negara sahabat.

Pemerintah Indonesia terus berusaha membantu atasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat.