TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta pemerintah mengambil sikap atas tragedi kemanusiaan dan kekejaman yang kembali menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Akibat konflik bersenjata antara pejuang Rohingya dengan tentara Myanmar, puluhan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap dan kecaman keras kepada Myanmar atas peristiwa kekejaman terhadap warga Rohingya.

"Harus mengeluarkan kecaman keras yang langsung mengarah ke pemerintahan Myanmar karena membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang berbau SARA baik langsung maupun tidak langsung," kata Lukman lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia harus segera menggalang simpati internasional, baik di tingkat ASEAN, OKI (negara Islam), Asia-Afrika, dan dunia dengan menyiapkan usulan draf yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan.

"Tuduhan sampai kepada rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan tentu harus diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan penyelidikan ke Myanmar," katanya.

Lukman menegaskan, sebagai langkah responsif, pemerintah Indonesia juga perlu memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Myanmar, untuk meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar.

Tak hanya itu, pemerintah juga didesak untuk mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia.

"Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah responsif yang lain," katanya.

Menurutnya, jika dalam investigasi tersebut, pemerintah Myanmar terbukti melakukan kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya maka Indonesia harus meminta kepada ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan sekaligus menerapkan sanksi politik, ekonomi bahkan operasi militer.

"Pemerintah bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian," kata Lukman.