TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tidak yakin krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya Myanmar dapat diseret ke ranah politik dalam negeri.

Ketua Umum PAN ini meminta agar semua pihak dapat bersimpati terhadap kejadian yang menimpa etnis Rohingya.

"Ya itu tidak benar kalau ini dipolitisasi. Ini soal kemanusiaan," tegas Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintah dalam menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Bu Menlu sudah bagus terbang ‎langsung ke sana (Myanmar) ketemu Aung Suu Kyi. Ini kan langkah yang bagus. Kalau tidak ketemu bagaimana mau menghentikan," ujarnya.

Zulkifli menekankan bahwa sebelum mendistribusikan bantuan berupa makanan atau obat-obatan untuk masyarakat Rohingnya, aksi kekerasan yang menimpa etnis tersebut harus dihentikan terlebih dahulu.

"‎Kita harus menghentikan tindakan kekerasan, karena ini masalah kemanusiaan," tandasnya.

Beberapa hari terakhir ini sejumlah pihak mensinyalir kasus yang menimpa etnis Rohingya yang dominan penganut Islam 'digoreng-goreng' sedemikian rupa dan dijadikan komoditas politik di dalam negeri.

Termasuk, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017) dikutip dari Kompas.com.

Baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter.

Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.