Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengantisipasi kemungkinan isu kekerasan terhadap etnis Rohingya dipakai untuk menyerang pemerintah Joko Widodo.

Menurutnya, Polri harus segera mencegah pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu Rohingya untuk memperkeruh situasi dalam negeri.

"Kapolri bicara seperti itu karena tentu pihak kepolisian punya data. Karena itu, polri melakukan antisipasi dini sehingga para 'pemanfaat' isu Rohingya untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri dapat dicegah," kata Andreas saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2017).

Baca: Kapolres Jakarta Pusat Beri Acungan Jempol Saat Massa Aksi Bela Muslim Rohingnya Bubarkan Diri

Menurutnya, kritik sebagai tanggung jawab negara tetangga terhadap Rohingya memang tidak dilarang.

Namun, tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus Rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas.

Tak hanya itu, Andreas menilai pemerintah telah melakukan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan masalah etnis Rohingya.

Contohnya, upaya diplomasi dibangun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan petinggi Myanmar.

Baca: Aksi Bela Muslim Rohingnya Bubar Setelah Doa Bersama

Kemudian pemerintah juga telah menawarkan konsep jangka pendek dan jangka panjang terkait masalah Rohingya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah melobi negara-negara di ASEAN untuk bersatu membantu mencari solusi atas kekerasan yang terjadi kepada etnis Rohingya.

Dia menganggap upaya yang dilakukan pemerintah perlu didukung.

"Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengirim Menlu berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar, menawarkan konsep penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang dikenal dengan konsep 4+1," katanya.