Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Basaria Panjaitan: Kita Tidak Ingin Semua Bupati Pindah Kantor di KPK

"Pastinya kita semua tidak ingin semua Bupati nanti pindah kantor ke Kuningan, di KPK. Ini serius,"

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Basaria Panjaitan: Kita Tidak Ingin Semua Bupati Pindah Kantor di KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata saat konferensi pers di kantor KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Sumatera Utara, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Dari hasil OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, STR swasta, HH Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, MAS kontraktor dan SAZ kontraktor serta uang suap sebesar Rp 346 juta dari total Rp 4,4 milyar terkait kasus dugaan suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara untuk tahun anggaran 2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan bereaksi keras atas kembali tertangkapnya kepala daerah.

Diketahui dalam OTT, Rabu (13/9/2017), KPK menetapkan Bupati Batubara, OK Auta Zulkarnain dan empat orang lainnya sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Baca: Presenter Farhan Bahas Pilkada Bandung Saat Bertemu Jokowi

‎"Harapan saya ini yang terakhir kasus korupsi menyeret kepala daerah. Pastinya kita semua tidak ingin semua Bupati nanti pindah kantor ke Kuningan, di KPK. Ini serius," kata Basaria, Kamis (14/9/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Basaria mengaku, pihaknya sudah melakukan segala upaya untuk mencegah penyelenggara negara melakukan korupsi.

Baca: Ketika Jokowi Ajak Anak-anak Berdialog Saat Tinjau Perpustakaan Nasional

Berita Rekomendasi

Di antaranya dengan membuat aplikasi best praktis di beberapa daerah.

Aplikasi tersebut dinilai mampu meminimalisasi praktik-praktik korupsi.

Bahkan, melalui aplikasi tersebut, setiap kepala unit dapat mengontrol berbagai penyimpangan.

Baca: Polisi Sebut Asma Dewi Gencar Posting Ujaran Kebencian Saat Pilkada DKI Jakarta

"Harapan kami dengan aplikasi ini tidak terjadi kembali, tapi secanggih apapun aplikasi teknologi yang diberikan tetap yang kendalikan manusia," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas